Medan, POL | Pengamat Politik, Rholand Muary, menilai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, tidak akan dipecat oleh PDIP meski maju Pilkada Medan 2020 dari Partai Demokrat dan PKS.
Lazimnya, kata dia, kader yang membangkang keputusan partai ditingkat DPP akan diberhentikan.
“PDIP ini kan , putusan DPP otoritas dan mengikat sampai ke bawah. Jika ada yang bertentangan biasanya di non aktifkan atau di pecat. Tapi, untuk Akhyar sepertinya tidak dipecat. Karena bisa jadi Akhyar kalau menang, PDIP juga menguntungkan,” ujarnya, Senin (20/7/2020).
“(Akhyar) untuk dipecat oleh PDIP, sepertinya tidak secepat itu. Dia maju tidak atas nama partai dan tidak bawa embel embel partai. Golkar juga seperti itu dulu mainnya,” tegasnya
Meksi begitu, Rholand berpendapat dukungan dari PKS dan Demokrat akan menyulitkan Akhyar Nasution. Sebabnya, kedua partai itu berada di luar pemerintahan.
“Jika itu terjadi akan menyulitkan untuk memuluskan program program dari pusat hingga ke daerah.Posisi Akhyar sangat dilematis. Berbeda dengan yang di Solo, kader PDIP yang awalnya digadang gadang maju dapat legowo untuk mendukung Gibran. Dan mendapatkan semacam konpensasi politik karena tidak mencalonkan,” ucapnya.
Seperti diberitakan, PDIP tidak akan mengusung kadernya yang saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, sebagai calon Wali Kota Medan pada Pilkada Serentak 2020. Penyebabnya, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut itu telah lebih dahulu mendapat dukungan dari PKS dan Partai Demokrat.
“PDIP tidak akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS untuk kontestasi pilkada ke depan,” ujar Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat.
Keputusan tersebut diambil, kata Djarot, karena kedua partai dinilai berlawanan dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). “Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS juga banyak saya terima. Hal tersebut juga positif. Dengan kebersamaan antara Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi,” ungkapnya.
Dijelaskannya, dalam mengusung calon kepala daerah, termasuk Gibran dan Bobby Nasution, PDIP mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis. “Utamanya bagaimana Pancasila dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Djarot menjelaskan, PDIP selalu mendorong, kerja sama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Jokowi. Katanya, kerja sama parpol dalam pilkada merupakan embrio kerja sama untuk Pemilu 2024.
“PDI Perjuangan sendiri memilih terus mengedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan parpol pendukung pemerintah,” ujarnya.(MB)
