Medan, POL | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan mempertanyakan sejumlah capaian program Pemko Medan di Tahun 2022, antara lain capaian E-Parking, realisasi PAD dari PBB, masalah banjir serta lapangan pekerjaan di Kota Medan.
Sorotan ini disampaikan F-PKS melalui juru bicaranya Irwansyah SAg SH dalam rapat paripurna yang beragendakan penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022 di gedung DPRD Medan, Kamis (8/09/2022).
“Berdasarkan data dan dokumen Perubahan APBD yang kami terima, ada beberapa hal yang kami pertanyakan di antaranya soal E-Parking, ” kata Irwansyah.
Pihaknya kata Irwansyah, mengapresiasi beberapa ruas jalan sudah menggunakan e-parking. Kemudian ada juga beberapa ruas jalan yang belum menggunakan sistem e-parking.
“Bagaimana perencanaan penataan parkir pinggir jalan yang telah disusun oleh Pemko Medan sehingga target PAD sebesar Rp. 36.067.685.558,- dapat direalisasikan. Mohon penjelasannya, ” kata Irwansyah.
Kemudian, disampaikannya dalam Pos Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebesar Rp. 902.054.109.305. Fraksi PKS mempertanyakan sudah berapa target yang tercapai dari Pajak Bumi dan Bangunan sampai saat ini ?.
“F-PKS juga mendapatkan keluhan dari masyarakat dengan kenaikan PBB yang signifikan. Sehingga banyak keluarga miskin tidak mampu membayar. Apa solusi yang diberikan terhadap masalah ini. Mohon penjelasannya, ” tanya Irwansyah.
Dalam persoalan infrastruktur, F-PKS melihat masih adanya banjir di beberapa titik di Kota Medan. PKS mempertanyakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam menanggulanginya. “Mohon penjelasannya, ” katanya.
Kemudian, lapangan pekerjaan dirasa semakin sulit untuk didapatkan sehingga jumlah pengangguran terus bertambah. F-PKS mempertanyakan berapa jumlah pengangguran di Kota Medan dan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan lapangan kerja baru.
“Dengan naiknya harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan non pangan. Hal ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat karena harga melambung tinggi sehingga terjadinya kenaikan inflasi. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, ” tegasnya. (POL/isvan)
