Medan, POL | Pemerintah daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 diminta segera mencairkan anggaran pilkada, mengingat tahapan-tahapan pilkada akan terus berlanjut.
“Paling lambat minggu depan harus sudah dicairkan, karena mulai 15 Juli nanti sudah mulai dilaksanakan tahapan pemutakhiran data oleh KPU di daerah masing-masing,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Medan, Jumat, usai memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumut.
Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, dan sejumlah tokoh lainnya.
Tito mengatakan, sukses tidaknya pelaksanaan pilkada serentak sangat tergantung dengan anggaran, baik melalui APBD maupun APBN.Artinya anggaran adalah nafasnya pilkada, tanpa anggaran pilkada tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama..
Mengingat pentingnya anggaran, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota harus segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020.
“Kasihan KPU dan Bawaslu kalau anggaran tidak juga dicairkan. Kalau anggaran tak juga turun tentunya mereka tidak bisa kerja. Tahapan-tahapan pilkada tentunya terkendala juga,” katanya.
Ia mengatakan, dari data yang ada dua pekan lalu, di Sumut masih merah dalam hal pencairan anggaran untuk pilkada di kabupaten dan kota.
Padahal anggaran itu, kata Tito, sebelum 15 Juli harus dicairkan untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19.
Dia mengatakan bahwa KPU membutuhkan anggaran untuk beli barang sehingga harus cepat dicairkan. Tito mengungkapkan mulai 15 Juli nanti pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara “door to door” sudah dilaksanakan yang tentunya membutuhkan anggaran cukup besar.
“Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir hampir semua daerah sudah terjadi peningkatan realisasi pencairan anggaran. Ini tentunya sangat menggembirakan,” katanya.
Telah Ditransfer
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 se-Indonesia telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan, totalnya sekitar Rp960 miliar untuk KPU dan sekitar Rp457 miliar untuk Bawaslu.
Diharapkan dengan adanya dukungan dana dari pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
“Sekarang bagaimana agar dalam pilkada nanti partisipasinya tinggi dan untuk itu tentunya butuh dukungan kita semua,” kata Tito lagi.
a juga menyampaikan dalam protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut, baik pemilih, petugas pelaksana dan petugas pengamanan.
“Kita menyadari pandemi COVID-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada termasuk saat pencoblosan,” katanya. (POL)
