Medan, POL | Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (LKPD) Langkat Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Rabu (26/3/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Syah Afandin menegaskan bahwa penyerahan laporan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Pemkab Langkat berupaya memenuhi ketentuan tersebut dan berharap banyak masukan dari BPK dalam pembinaan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang diharapkan. Tentu kami berharap hasil terbaik dan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Syah Afandin.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, mengapresiasi kepala daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa setelah penyerahan ini, BPK akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan tersebut.
“Berdasarkan peraturan, BPK diberikan waktu selama dua bulan untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah. Perlu diingat, opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan standar minimal dalam laporan keuangan yang baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paula Henry juga mengingatkan pentingnya kebijakan keuangan daerah yang berdampak langsung pada ekonomi makro. Ia menekankan empat indikator utama yang perlu diperhatikan pemerintah daerah, yaitu:
1. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Penurunan Gini Ratio (mengurangi ketimpangan ekonomi)
3. Menurunnya angka pengangguran
4. Menurunnya tingkat kemiskinan
Dengan penyerahan laporan keuangan ini, Pemkab Langkat menunjukkan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. (ALD)
