Medan, POL | Wujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Itulah pesan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar), Herman Suryatman pada acara Pencanangan & Penguatan Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Taman Hutan Raya Juanda, Kab. Bandung, Senin (5/8/2024).
Ia menjelaskan, zona integritas adalah upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, ringkas, dan juga murah untuk masyarakat. “Kita dorong pelaksanaan zona integritas, tapi tidak hanya cukup komitmen, harus prak prakan,” tegasnya.
Plh. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, M. Ade Afriandi pun menandatangani Pakta Integritas pada kegiatan tersebut.
Penandatanganan ini diikuti oleh seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII dan seluruh organisasi perangkat daerah di Jabar.
Pakta integritas ini merupakan wujud pendeklarasian pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit kerja di lingkungan Pemprov Jabar.
Plh. Kadisdik menegaskan, pencanangan zona integritas ini harus diiringi upaya yang terstruktur untuk melayani publik dengan optimal. “Pelayanan yang sesuai aturan, cepat, tepat, dan tidak ada hal-hal berbau grativikasi dan melegalkan yang ilegal, tidak menjurus pada perbuatan korupsi,” imbuhnya.
Artinya, lanjutnya, pemerintah, khususnya satuan pendidikan harus melayani dengan hati untuk mewujudkan pemimpin di masa depan.
Tampung
Sementara itu, Plh. Kadisdik Jabar sebelumnya melakukan pertemuan dengan Forum Kepala Sekolah Swasta (FKKS) Kota Bandung di SMA Guna Dharma Kota Bandung. Pada pertemuan saat itu, Kadisdik mengatakan mengevaluasi pelaksanaaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Jabar tahun 2024 dari kacamata kepala sekolah swasta.
“Ini bagian dari evaluasi, mulai dari pedoman, pelaksanaan, sistem sampai penanganan permasalahan. Nah, tentu permasalahan yang dihadapi di PPDB perlu juga mendapatkan masukan dari sekolah swasta,” ungkapnya.
Sebab, menurutnya, sekolah negeri dan swasta memiliki peran sama, yakni memberikan pelayanan pendidikan yang optimal.
Evaluasi ini, tambahnya, bukan hanya ditujukan untuk panitia PPDB di tingkat Disdik Jabar, namun juga untuk Kemdikbud. Ke depan, akan ada optimalisasi pelibatan sekolah swasta pada sistem PPDB tahun depan.
“Nah, ini bentuk evaluasinya. Saya tentu akan sampaikan masukan ini juga ke Kadisdik definitif untuk perbaikan dan pelayanan pendidikan di PPDB,” imbuhnya.
Selain itu, Plh. Kadisdik juga menjaring semua masukan untuk pengambilan kebijakan pendidikan ke depan. “Apalagi nanti akan ada Pilkada serentak yang menghasilkan pemimpin baru. Harus ada pemahaman yang sama untuk menyelesaikan masalah PPDB,” pungkasnya. (Har/disk)
