Jakarta, POL | Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 340 permohonan gugatan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Dari jumlah itu, hanya 260 perkara yang diregistrasi MK dan akan disidangkan.
“MK itu menerima permohonan 340 untuk pileg. DPD-nya pokoknya 10. 330 DPR DPRD-nya. 330 itu permohonan yang diterima atau diajukan oleh partai politik. Nah kemudian dalam registrasi yang dilakukan, itu dari 340 itu menjadi 260 perkara yang diregistrasi,” kata juru bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).
Fajar menjelaskan alasan MK hanya meregistrasi 260 perkara. Menurut dia, ada sejumlah permohonan gugatan ganda di sejumlah daerah.
“Kenapa 340 menjadi 260 itu ada permohonan yang double, double. Misalnya PKB itu mengajukan permohonan lebih dari 1 kali, dia menerima AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon) jadi 2. Nanti partai yang lain mengajukan 3 kali di provinsi yang sama. Nah itu kemudian dijadikan 1. Lahirlah kemudian 260,” kata Fajar.
MK disebut Fajar menerima gugatan pileg dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun jumlah partai politik yang mengajukan gugatan bervariasi. Hanya Partai Berkarya yang mengajukan gugatan di semua provinsi.
“Ada digugat. Tapi tidak di semua provinsi ke-16 partai itu menggugat. Jadi jumlahnya bervariasi,” ujarnya.
Gugatan yang paling banyak diterima MK diajukan Partai Berkarya sebanyak 34 permohonan. Disusul Partai Demokrat sebanyak 23 permohonan dan Partai Golkar 21 permohonan.
Sedangkan 10 gugatan Pemilihan DPD berasal dari 6 provinsi yakni 2 di Sumatera Utara, 1 Nusa Tenggara Barat (NTB), 1 Sulawesi Tenggara, 2 Maluku Utara, 3 Papua, dan 1 Papua Barat. (POL/DC)
