Jakarta, POL | Mahfud MD memastikan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Hal tersebut diambil sebagai bentuk protes sekaligus kritik moral.
Cawapres nomor urut 3 tersebut blak-blakan soal rencananya mengundurkan diri saat ditanya seorang warga di Semarang dalam acara ‘Tabrak Prof!’ pada hari ini, Selasa (23/1/2024).
“Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan,” katanya warga tersebut saat membuka pertanyaan.
“Kami generasi mudah butuh kepastian. Berkaitan statement sore tadi Pak Ganjar (Pranowo, calon Presiden nomor urut 3) menyarankan Prof Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan Prof Mahfud untuk mundur saja dari kabinet. Kami ingin ketegasan sikap Prof Mahfud,” ia menanyakan.
Sebagai informasi, Ganjar memang menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam untuk menjaga pemilu agar berlangsung jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.
Mahfud lantas menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Ia mengatakan apa yang disampaikan Ganjar ke publik adalah kesepakatan bersama sejak awal.
“Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” ujarnya.
Menurut Mahfud, ia berupaya memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun, upaya percontohan itu tidak membuahkan hasil.
Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof! Untuk mengingat apa yang disampaikannya seusai Debat ke-4.
Diketahui, usai debat cawapres pada Minggu (21/01) lalu, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menyatakan dirinya belajar banyak dari Presiden Jokowi.
“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara.”
Mahfud juga meminta kepada kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. Ia menegaskan tidak mau menggunakan jabatannya untuk menikmati fasilitas pemerintah saat kampanye.
“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” ia menuturkan.
Menutup pernyataannya, Mahfud mengatakan, “saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”
“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.
“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara,” ia memungkasi. (CNBC)
