Jakarta, perjuanganonline | Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum pernah memberikan sanksi yang sepadan pada setiap kasus kecelakaan pesawat Lion Air. Termasuk pada kasus jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Karawang beberapa hari lalu.
“Kita rasakan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tidak seimbang,” kata Tulus di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11).
Tulus menilai, sanksi terhadap Lion masih sangat ringan sehingga tidak bisa memberikan efek jera. Kata dia, tidak cukup jika hanya melakukan rotasi atau pergantian direktur atau teknisi.
“Sanksi Kemenhub ini lembek. Tidak cukup hanya menggeser Direktur Teknik, mengaudit tarif,” ungkapnya.
“Saya tidak berani menyimpulkan (ada) cincai (ada kesepakatan terselubung). Tapi saya melihat sanksi yang diberikan dan pelanggaran itu tidak sinkron,” sambungnya.
Dia juga meminta pemerintah tidak hanya menyasar manajemen Lion Air terkait jatuhnya pesawat JT-610. Tetapi juga Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kemenhub.
“Saya juga mendesak audit Dirjen Perhubungan Udara untuk mengawasi Lion Air, masih mampu enggak?” ucapnya.(P03/Mer)
