Jakarta, POL | Pemerintah menilai belum ada wilayah di Indonesia memenuhi Indikator Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menentukan kesiapan daerah melaksanakan aktivitas sosial ekonomi.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan salah satu syarat suatu wilayah dinyatakan siap jika mengalami penurunan jumlah kasus positif setidaknya 50 persen selama dua minggu sejak puncak terakhir.
Sementara dalam data yang ia paparkan, Jawa Timur mengalami kenaikan 133 persen, Jawa Barat naik 110 persen, Jawa Tengah naik 15,5 persen, DKI Jakarta turun 17,6 persen, dan Yogyakarta turun 41 persen.
“Kalau dari sini, Jakarta kelihatan sudah mulai turun. Kalau yang ngotot mudik kembali lagi ke Jakarta dan bawa penyakit, bisa-bisa jadi second wave, Sementara Jatim sedang naik-naiknya,” kata Wiku dalam diskusi yang disiarkan langsung akun Youtube BNPB Indonesia, Selasa (26/5/2020).
Wiku menjelaskan penurunan kasus harus di atas 50 persen untuk mencegah potensi kembali naik. Selain itu, suatu daerah juga perlu memenuhi dua indikator lainnya, yaitu surveillance dan pelayanan kesehatan.
Surveillance tecermin dari peningkatan uji laboratorium yang digelar dan kasus negatif. Sementara pelayanan kesehatan terlihat dari data yang dilaporkan secara rapi dan berkala dari pemda.
Wiku menuturkan suatu wilayah baru bisa dikatakan melaksanakan aktivitas sosial ekonomi jika semua indikator terpenuhi secara bersamaan.”Enggak bisa (satu per satu). Jadi memang diusahakan semua kinerjanya baik,” tuturnya.
Hingga Senin (25/5), Indonesia mencatat 22.750 kasus positif corona. Sebanyak 1.391 orang telah meninggal dunia, sedangkan 5.642 orang lainnya sembuh.
Beberapa daerahn yang disebutkan Wiku di atas masih menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB di Jabar berlangsung hingga 29 Mei, DKI hingga 4 Juni, dan Jatim hingga 8 Juni 2020. (POL/CNN)
