Jakarta, POL | Politik uang dan mahar politik berpotensi marak terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Apalagi, pesta demokrasi di 270 daerah itu digelar di tengah pandemi virus Covid-19 yang berdampak ke sejumlah sektor seperti ekonomi.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo menyebut, jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi di Pilkada 2020 sebenarnya tidak banyak berubah dari pemilu sebelumnya. “Mungkin tensinya yang akan semakin naik, misalnya politik uang dan mahar politik,” katanya.
Hal itu disampaikan Ratna dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Kualitas Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Era New Normal’ yang digelar secara virtual, Minggu (12/7/2020). Dia pun menjelaskan mengapa pihaknya mengkhawatirkan politik uang dan mahar politik yang diprediksi tinggi trendnya.
Pilkada 2020 dan keterpurukan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 seakan berpadu. Di tengah pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak memiliki sumber pendapatan.
Dalam berbagai riset yang dilakukan, ternyata salah satu itu terjadi politik uang adalah juga karena persoalan ekonomi. Ini yang kami khawatirkan. Ke depan politik uang ini akan semakin subur karena ada bertemunya dua kepentingan, kepentingan dari penerima dan kepentingan dari pembeli untuk mendapatkan suara,” tuturnya. (POL/iN)
