Medan, POL | Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., MA., menyoroti serius persoalan sosial yang kerap memicu konflik dan kekerasan di wilayah Belawan, Medan. Ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai masalah sosial, khususnya tawuran antarwarga dan kenakalan remaja, merupakan kewajiban pemerintah dan aparat keamanan.
Dalam pernyataannya, Salman menyebut bahwa berbagai insiden tawuran dan kekerasan tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh berbagai akar persoalan yang belum tersentuh secara tuntas. Oleh karena itu, ia menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh dan terencana dari semua pihak.
“Penyelesaian masalah sosial dan tawuran tidak bisa dianggap sebagai kejadian mendadak. Selalu ada penyebabnya. Pemerintah provinsi, Polda Sumut, dan Polres sejauh ini telah melakukan upaya, namun kita perlu langkah yang lebih terkoordinasi dan preventif agar kejadian serupa bisa dicegah,” ujarnya di Medan.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika sudah terjadi aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa seperti penembakan atau bahkan kematian, maka itu menjadi evaluasi besar bagi semua pihak. Ia menekankan perlunya upaya antisipasi dan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya reaksi sesaat ketika peristiwa sudah terjadi.
“Kita apresiasi langkah polisi dalam menangani berbagai kasus sosial ini, tapi harus diingat bahwa masalah ini bukan semata-mata urusan aparat penegak hukum. Semua stakeholder yang terkait, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga tokoh masyarakat, harus duduk bersama dan ikut ambil bagian,” tegasnya.
Salman menilai akar permasalahan seperti kesenjangan sosial, pengangguran, dan kurangnya ruang kegiatan positif bagi remaja menjadi penyebab utama munculnya aksi tawuran, begal, bahkan penyalahgunaan narkoba.
“Bisa jadi karena kesenjangan sosial yang tinggi, masyarakat tertekan secara ekonomi, lalu muncul ledakan konflik. Pemerintah harus memberikan perhatian besar terhadap ini. Jangan sampai kita hanya bersikap reaktif,” katanya.
Ia juga menyinggung perlunya kebijakan yang mengarah pada pencegahan dini. Bila perlu, dilakukan tes narkoba secara berkala terhadap aparat pemerintahan maupun penegak hukum, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memerangi narkoba dan kriminalitas.
“Kalau memang ada indikasi keterlibatan narkoba, mari kita rumuskan program terukur. Bisa dimulai dengan tes narkoba kepada aparat, sebagaimana kita dulu bekerja sama untuk mengendalikan peredaran kopi ilegal. Ini harus dilakukan lintas instansi,” ucapnya.
Menurut data yang ia kutip, Sumatera Utara termasuk salah satu daerah dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sinyal bahaya yang membutuhkan strategi komprehensif dalam penanggulangannya.
“Masalah tawuran, begal, dan narkoba ini jauh lebih berbahaya ketimbang persoalan seperti kopi ilegal. Maka, harus ada pembicaraan lintas lembaga yang lebih serius dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan—bukan hanya penanganan kasus demi kasus secara sporadis.
“Kita ingin solusi terbaik, bukan sekadar penanganan yang tambal sulam. Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. (Lukman)
