Medan, POL | Ketua PGRI Sumatera Utara Drs Abdul Rahman Siregar mendukung keputusan PB PGRI Pusat menolak untuk tidak bergabung POP (Program Organisasi Penggerak) yang diinisiasi Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.
“Tidak bergabungnya PGRI dalam POP Kemendikbud itu diputuskan pada rapat Kamis (23 juli 2020) melalui Zoom Meeting,” ungkap Drs Abdul Rahman Siregar melalui WA kepada wartawan baru- baru ini.
Rapat diikuti seluruh Pengurus PGRI Propinsi se-Indonesia dengan Pengurus Besar adapun dalam rapat Koordinasi membahas masalah Bantuan Dana Hibah Organisasi Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp40 milyar.
Pada rapat melalui Zona Meeting tersebut, sebut Abdul Rahman, PGRI mengeluarkan pernyataan sikap terkait Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud RI Nomor .273/ORG/PB/XXII/2020
Dalam Pernyataan sikap disebutkan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah berdiri seiring berdirinya Republik Indonesia.
Sepanjang usianya PGRI terus bergerak untuk pendidikan Indonesia dan berjuang menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai jati dirinya sebagai organisasi perjuangan dan sebagai organisasi profesi.
Selama pergerakannya PGRI membantu Pemerintah mengembangkan dunia pendidikan Indonesia, berbagai usulan, masukan, dan kiprah PGRI mewarnai jalan panjang pendidikan Indonesia sejak 1945 hingga saat ini, bahkan kiprah cikal bakal organisasinya telah hadir sebelum Kemerdekaan RI dan mewarnai perjuangan Kemerdekaan RI.
Sepanjang berdirinya Republik Indonesia, berbagai program pemerintah silih berganti hadir menjadi kebijakan yang mewarnai perkembangan dunia pendidikan Indonesia dan PGRI sebagai mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah selalu hadir mengawal dan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat Indonesia dan berdampak pada kepentingan masyarakat luas.
Di tahun 2020, Kemendikbud meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan guru dan kepala sekolah.
Program ini disambut baik oleh PGRI dan kami sangat bersungguh-sungguh mengajukan proposal untuk mengikuti serangkaian seleksi yang sangat ketat. Kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan berbagai dokumen dan track record kami dalam memajukan pendidikan utamanya melalui program peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan.
Dalam perjalanan waktu, dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka kami memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakanu ntuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrasturktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini.
2. PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.
3. Kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkankompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development).
4. PGRI sebagai mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara massif dan terus menerus khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas.
5. PGRI mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekruitmen selama 10 tahun terakhir, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK Guru Honorer yang telah lulus selesksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekruitmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini.
Demikian pernyataan sikap PGRI, dan dengan pertimbangan di atas kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu. Dan semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dalam pengabdian memajukan pendidikan.
Surat Pernyataan ditandatangani Ketua PB PGRI Prof Dr. Hj Unifah Rosyidi M.pd dan Sekretaris Dr.Muhir Subagia MM. (Lmen)
