Medan, POL | Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut Nezar Djoeli menyesalkan minimnya sosialisasi dari pihak Pertamina tentang mekanisme dan tata cara pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina sehingga kerap memicu konflik
“Apalagi jangka waktu pendaftaran aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan bar code agar dapat membeli BBM bersubsidi hanya bilangan hari yakni dari tanggal 6 Februari hingga 7 Maret 2023,” kata Nezar Djoeli di Sekretariat PSI Sumut Jalan sei Blutu medan, Rabu (8/3/2023)
Ia mengatakan, minimnya jangka waktu pendaftaran My Pertamina kerap memicu konflik antara konsumen dengan petugas yang melayani pengisian BBM di galon minyak atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) karena banyak rakyat yang tidak paham tata cara dan mekanismenya.
Menurut Nezar, sosialisasi seharusnya dilaksanakan lebih kurang 1 tahun atau minimal 6 bulan dan Pertamina juga harus menyiapkan one desk solution (satu meja solusi) di setiap SPBU tentang bagaimana cara mendown load, mengeluarkan bar code. Bukan dengan waktu seminggu atau 10 hari Pertamina menganggap ini semua sudah dimengerti rakyat.
“Kita memang paham Pertamina ingin meminimalisasi kebocoran terhadap oknum-oknum nakal yang akan membeli solar biasa untuk dijual kepad solar industri. Tetapi rakyat gak boleh dikorbankan sesuai UUD 45. Apalagi juga Ada UU Konsumen tentang hak-hak konsumen atas pembelian produk Pertamina tersebut,” katanya lagi.
Contoh tadi pagi, kata dia, di salah satu galon minyak ada konsumen yang ribut dengan pertamina terkait down load dan lainnya. Ketika itu, petugas SPBU dengan enteng mengatakan batas pendaftaran tanggal 7 Maret dan tidak ada solusinya.
“Untung saya sebagai penengah bisa menyelesaikan konflik dengan memanggil manajernya. Meski terjadi perdebatan, tapi akhirnya manager dapat memahami kondisidan situasi sehingga membantu konsumen tadi untuk mendaftar agar dapat membeli BBM,” katanya.
Menurut dia, polemik dan konflik seperti itu kerap terjadi di lapangan karena tidak semua masyarakat konsumen mengerti, terlebih lagi jika dari daerah terpencil atau luar Medan. Di mana ketika masuk Kota Medan hendak mengisi BBM bersubsidi, tidak bisa dilayani karena belum terdaftar di My Pertamina.
Karenanya, Nezar berharap, Menteri BUMN harus segera mengevaluasi peraturan tersebut. “Bung Erick tohir sebagai pejabat yang akan memimpin republik ini harus melihat kesultan rakyat, tidak semua paham tentang mekanisme tata cara mendownload dan lain sebagainya,” sebutnya.
Hal tersebut harus menjadi perhatian Menteri BUMN. Peraturan itu bagus tapi beri ruang kepada pembeli untuk dapat mengetahu mekanisme tata cara mendown load dan lain sebagainya. Beri satu meja solusi di tiap galon bensin agar rakyat yang tadinya miskin informasi dan teknologi dapat menguprading dirinya sehingga melek teknologi dan paham.
Belum lagi apabila dikaitkan dengan para pengusaha rental mobil yang memiliki banyak kendaraan dan butuh bar code untuk mengisi minyak. Jika tidak ada bar code di kendaraan, bagaiman orang menyewa kendaraan mereka. Sudah pasti usaha akan mati.
“Ini efek domino yang menghancurkan akibat peraturan tersebut. Menteri BUMN harus mengevaluasi peraturan itu,” tandas Nezar Djoeli. (POL/isvan)
