Tapsel POL | Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Dolly Pasaribu menyampaikan target maksimal penurunan angka stunting di Tapsel dipantau secara “Day by Day” atau pemantauan riwayat hari demi hari untuk mendukung capaian nasional.
Sedangkan angka kemiskinan ekstrem tahun 2022, mengalami penurunan yang signifikan dari 2,49% menjadi 0,26% atau 7.073 jiwa menjadi 743 jiwa. Dimana angka kemiskinan Tapsel pada tahun 2022 turun dari 8,80 menjadi 8,07.
Hal itu Dolly sampaikan saat memberikan paparan materi dengan Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Effendy bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi pada pertemuan secara virtual dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok (7/3).
Turut mendampingi Bupati, mewakili Forkopimda Tapsel, Pj Sekda, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Kepala Bagian, Camat se-Tapsel, Kapus, Pustu, dan PKK.
Lebih lanjut Dolly mengatakan, Pemkab Tapsel dan seluruh pemangku kepentingan bersama mengambil peran sebagai Bapak Asuh dan juga terus gencar turun kelapangan untuk mendata serta memberi sosialisasi akan pentingnya PHBS serta pentingnya 1000 hari kehidupan dan sekaligus memonitor lokasi lopus,dengan melibatkan pendamping keluarga.
Di samping itu Dolly berharap, adanya pengadaan mobil Ambulance Double Gardan untuk memudahkan kelokasi yang sulit dijangkau, begitu juga dengan tenaga kesehatan, ahli gizi, dokter, sanitarian serta penyuluhan yang masih kurang. Begitu juga dengan pembinaan TPPS dari Provinsi agar secara rutin ke Tapsel.
Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem secara massif, sejak beberapa tahun terakhir.
Di antaranya penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah dan lainnya.
Dalam laporannya, Gubernur mengungkapkan kondisi setelah berbagai upaya percepatan penuruan stunting oleh Pemprov, telah memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7%, dari 25,8% (2021) menjadi 21,1% hingga 2022, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022.
“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting ini terus diupayakan baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga mengidentifikasi faktor kesehatan, sebagai satu dari beberapa pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” sebut Edy.
Sedangkan Menko PMK RI Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan kegiatan Roadshow Virtual untuk mendapatkan laporan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini, Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan, dimana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran.
“Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan, serta terobosan yang ditempuh ?. Terutama masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Terakhir meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrim,” sebut Menko.
Selain itu, Menko PMK juga mengatakan pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang ada. Selanjutnya akan dibahas langkah kedepan, sebagai solusi persoalan dimaksud. (Pol / NP.02).
