Medan, POL | Rubuhnya bangunan kantor gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di Jalan Adinegoro, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, masih terus menjadi perhatian bagi banyak pihak, termasuk para wakil rakyat di Komisi I DPRD Kota Medan.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya, mengaku sangat mendukung langkah yang dilakukan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dengan memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor yang mengerjakan pembangunan gedung Kejari Medan tersebut, yakni dengan meminta pihak kontraktor untuk mengembalikan uang muka pengerjaan proyek tersebut.
“Sikap tegas Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution ini patut kita apresiasi. Memang harus begitu, supaya tidak ada lagi kontraktor yang berani macam-macam. Kalau tidak sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam kontrak kerja, ya harus diberi sanksi. Salah satunya dengan mengembalikan uang,” ucap Habib, Kamis (17/11/2022).
Dikatakan Ketua Garda Pemuda NasDem Kota Medan itu, setiap kontraktor harus bisa bertanggungjawab atas apa yang ia kerjakan. Apalagi menyangkut bangunan yang dikerjakan dengan uang negara, dalam hal ini Dana Hibah yang diambil dari APBD Pemko Medan Tahun 2022 sebesar Rp2,4 Miliar.
“Selain mengembalikan uang, kita juga meminta agar perusahaan ini di black list. Bukan hanya perusahaannya, tapi juga person nya dari semua pekerjaan yang dimiliki pemerintah, khususnya Pemko Medan,” ujarnya.
Habib mengatakan, sikap tegas yang dilakukan Bobby Nasution tersebut harus ditindaklanjuti secara tegas pula oleh para aparat hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, baik itu Polda Sumut maupun Polrestabes Kota Medan. Termasuk, dari pihak Kejari Medan.
“Sikap tegas pak wali itu harus ada tindaklanjutnya dari pihak Kepolisian maupun Kejaksaan. Sanksi yang diberikan wali kota itu kan sanksi administrasi, karena memang itulah kewenangan wali kota. Nah sekarang giliran aparat hukum, gunakan kewenangannya untuk mengusut tuntas masalah ini,” katanya.
Dijelaskan Habib, tidak salah apabila banyak pihak yang berfikir adanya potensi tindak pidana korupsi dalam kasus rubuhnya bangunan Kejari Medan. Mengingat, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan gedung tersebut terbilang tidak kecil.
Untuk itu, Habib meminta agar kasus ini dapat di usut tuntas. Pihak kepolisian ataupun kejaksaan dapat memulainya dari mempelajari isi kontrak kerja yang ada.
“Nantinya dapat dilihat, apakah kondisi bangunan yang dikerjakan itu sesuai atau tidak dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Kita harapkan, pihak penegak hukum dapat ikut mengambil tindakan tegas dari masalah rubuhnya gedung Kejari Medan itu,” pungkasnya. (POL/isvan)
