Medan, POL | Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Kota Medan membentuk tim tugas pengawasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sebab, mereka banyak menerima keluhan warga yang tidak mendapatkan bantuan.
Ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Medan, Erwin Siahaan, mengatakan meski penyaluran Bansos tahap I bagi masyarakat terdampak pandemi covid 19 telah dilaksanakan Pemko Medan, namun diduga banyak penyimpangan yang dilakukan dalam hal penyalurannya.
“Terbukti banyak masyarakat mengeluh kepada kami, kalau banyak yang tidak menerima bantuan itu. Menunggu dari lembaga DPRD Medan ini membuat pengawasan terlalu lama, jadi kami dari fraksi buat sendiri tim pengawasan dan hari ini kami bawa surat ke Walikota Medan ditembukas ke Dinas Sosial untuk meminta data penerima bantuan covid 19 by name by adress,” ujarnya didampingi Sekretaris, Abdul Rani, Bendahara Hendra DS serta anggota fraksi lainnya, Jansen Simbolon dan Renviele Napitupulu, Senin (11/5/2020).
Dikatakannya, penyaluran bansos tahap I tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih sehingga tidak efektif. Untuk itu, fraksi meminta Plt Walikota Medan data warga yang menerima bantuan tahap I dan data warga yang menerima bantuan tahap II.
“Data itu penting untuk efektivitas yang akan kami lakukan dan berharap data itu sudah diserahkan pada 17 Mei 2020,” tegasnya.
Selain itu, tim tugas pengawasan penyaluran bantuan covid 19 dari Fraksi Hanura, PSI dan PPP juga meminta spesifikasi bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.
“Kami ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran dan jenis bantuan jangan asal-asalan. Anggaran untuk bansos beras itu besar, jadi jangan dipermainkan di tengah covid 19 yang sudah membuat masyarakat susah,” tutur Erwin. (POL/isvan)
