Medan, POL | Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi III DPRD Medan mengundang manajemen Hotel Adi Mulia Medan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (4/2/2025) kemarin.
Sesuai dengan tupoksinya, Komisi III DPRD Medan menyoroti masalah pajak yang disetorkan oleh manajemen Hotel Adi Mulia dan menanyakan adanya informasi yang menyebutkan bahwa manajemen hotel tersebut tidak mau bekerja sama dengan pelaku UMKM di Kota Medan.
Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo Pardede, yang mempimpin RDP itu, mempertanyakan kedua masalah tersebut.
“Bagaimana dengan pembayaran pajak Hotel Adi Mulia. Mereka sudah beroperasi selama 7 tahun. Apakah pembayarannya lancar,” tanya Salomo Pardede.
Menanggapi pertanyaan itu, Ilham mewakili Kepala Bapenda Kota Medan mengungkapkan bahwa manajemen Hotel Adi Mulia taat pajak. Pembayaran pajaknya sangat signifikan. “Rata-rata di atas Rp1 miliar per bulan,” ungkap Ilham.
General Manager Hotel Adi Mulia Medan, Indra Muaz, membenarkan hal itu. Indra mengatakan setoran pajak itu berasal dari penghasilan kamar dan restoran hotel bintang lima tersebut.
“Hotel Adi Mulia menyediakan 261 kamar dengan tingkat okupansi sebesar 75 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga, mempertanyakan masalah kabar tentang manajemen hotel tersebut tidak mau bekerjasama dengan pelaku UMKM.
“Informasi dari Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan Medan bahwa ada dua hotel yang tidak mau bekerja sama dengan pelaku UMKM, JW Marriott dan Adi Mulia. Makanya, kita undang kemari untuk klarifikasi,” ujar David.
Menanggapi hal itu, Indra Muaz pun langsung membantah tudingan tersebut. Pihaknya merasa tidak pernah menolak kerja sama dengan pelaku UMKM di Kota Medan.
“Kalau hotel kami menolak UMKM, ini perlu dipertanyakan. Soalnya, selama saya menjadi GM, belum pernah ada UMKM yang datang ke kami untuk mengajak kerjasama,” paparnya.
“Pastinya, kita akan mensupport pelaku UMKM bisa maju di Kota Medan,” pungkasnya. (isvan)
