Medan, POL | Kalangan legislatif di DPRD Medan mendukung pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menyebutkan Dinas PU Medan tak maksimal menggunakan alat berat guna mengatasi persoalan infrastruktur jalan dan Banjir. Hal itu diperparah lagi dengan keberadaan operator alat berat yang terkesan tidak bekerja, padahal nama mereka masuk dalam kebutuhan anggaran yang diajukan dinas terkait setiap tahunnya.
“Wali Kota Medan yang lama tak pernah melihat ke bawah. Beda sama Wali Kota Medan yang sekarang ini, mau terjun langsung melihat persoalan. Capek anggota dewan becakap, ternyata cakap Wali Kota Medan sekarang ini yang didengar,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak di gedung dewan, Senin (8/3/2021).
Paul mencontohkan, pihaknya kerap menerima pengaduan masyarakat tentang banjir di perbatasan Kecamatan Medan Timur dan Medan Deli. Kalau drainase di kawasan itu tiap bulan dikorek, masalah banjir bisa diminimalisir.
“Selama ini 6 bulan sekali baru dikorek. Anggota dewan ribut supaya dikorek, baru operatornya bekerja. Ngapain kita punya alat-alat cangih tapi nggak dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan masyarakat? Saya rasa Kabid dan Kasie di Dinas PU ini tidak punya beban kerja, sehingga hanya sekedar datang dan isi absen,” sindirnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, kepala dinas hingga jajaran di bawahnya merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika anggota tidak bekerja, maka pimpinan yang akan menanggung konsekuensinya. Tidak menutup kemungkinan, bawahan di Dinas PU mengabaikan instruksi yang diberikan.
“Bayangkan saja, Wali Kota Medan Bobby Nasution bisa tahu jalan mana saja yang rusak dan jelek. Sementara kepala dinas, kabid dan kasie nggak tahu. Atau jangan-jangan kabid dan kasie di Dinas PU Medan ini titipan langit. Nggak bisa kerja pun tetap dipakai di Dinas PU,” tandasnya.(POL/isvan)
