Medan, POL | Pengadilan Agama (PA) Medan Kelas I A siap mendukung program Pemko Medan, terutama yang menyangkut masalah perkawinan, waris, hibah wakaf serta ekonomi syariah. Di samping itu juga siap membantu warga yang telah menikah bertahun-tahun namun hingga kini belum mendapatkan buku nikah akibat ketiadaan dana.
“Kita pun siap membantu masyarakat menyelesaikan masalah masyarakat dalam hukum faraidhI (hukum waris),” kata Ketua PA Medan Kelas I A Drs H Basuni SH MH ketika diterima audiensi Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman, Medan, Rabu (28/8/2019).
Kedatangan Basuni bersama dua pejabatnya diterima Wali Kota didampongi Asisten Pemerintahan Setdako Medan Musadad Nasution dan Kabag Agama Adlan. Selain memperkenalkan diri setelah sebulan menjabat sebagai Ketua PA Medan Kelas I A yang baru, pria asal Jawa Barat itu juga mempererat silaturahmi yang telah terbangun dengan baik selama ini.
Guna mendukung kelancaran tugas, Basuni sangat mengharapkan bantuan Pemko Medan, terutama aparat kelurahan. Pasalnya, mereka selama ini sering mengalami kendala saat melayangkan panggilan kepada warga yang bersengketa. Kendalanya jelas Basuni, petugasnya tidak mengetahui secara jelas alamat warga yang bersengketa tersebut.
“Kita harapkan bantuan aparat kelurahan untuk menyampaikan surat panggilan kepada warga yang bersengketa apabila petugas kita tak dapat menemukan alamatnya. Dengan bantuan aparat kelurahan, kendala itu dapat diatasi sehingga proses sengketa yang ditangani dapat dituntaskan dengan baik,” jelasnya.
Di kesempatan itu dia mengungkapkan, kasus paling besar ditangani PA Medan Kelas I A yakni gugatan perceraian. Dikatakannya, tahun 2018, sebanyak 3.200 gugatan cerai diajukan warga dengan sejumlah latarbelakang. Sedangkan dari Januari sampai Agustus ini, pihaknya telah menerima pengajuan gugatan cerai sebanyak 2.560 kasus.
Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengucapkan selamat datang dan bertugas kepada Basuni dan mengapresiasi kesiapan PA Medan Kelas I A membantu warga Kota Medan untuk mendapatkan buku nikah meski telah melaksanakan pernikahan secara bertahun-tahun akibat ketiadaan dana. Oleh karenanya Wali kota minta kepada Kabag Agama segera berkoordinasi dengan PA Medan Kelas I A untuk menyikapinya.
“Keberadaan buku nikah saat ini sangat penting sekali bagi warga, sebab sekarang menjadi salah satu persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, KTP, KK maupun yang lainnya, Bahkan, ketika anak mau masuk Taman Kanak (TK), buku nikah menjadi salah satu persyaratannya. Jadi kita sangat mengapresiasi bantuan PA Medan Kelas I A,” paparnya.
Terkait dengan permintaan pihak kelurahan untuk membantu petugas PA Medan Kelas I A untuk mendapatkan alamat warga yang tengah bersengketa, Wali Kota pun langsung menindaklanjutinya. Orang nomor satu di Pemko Medan itu langsung menginstruksikan Asisten Pemerintahan segera menyampaikan kepada seluruh lurah, termasuk kepala lingkungan agar membantu petugas PA Medan Kelas I A untuk menyampaikan surat panggilan kepada warga yang bersengketa. (POL/W)
