Langkat, POL | Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat telah menetapkan mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), HMA EP, sebagai tersangka korupsi. EP menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan
“Ya, tersangka pertama EP,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Muttaqin Harahap SH,MH didampingi Kasi Intelijen Boy Amali SH,MH dan Kasi Pidsus Mohammad Junio Ramandre, SH,MH, pada temu pers dengan para Wartawan, dari Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik, Rabu (21/7/2021).
Selain EP, ada tiga orang lagi yang ikut ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut di Binjai berinisial D. Dia merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.
“Selanjutnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berinisial AN dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berinisial TS,” tutur Kejari.
Lebih lanjut, Kepala Kejaksan itu pun mengatakan kasus dugaan korupsi ini terkait dengan pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat pada tahun 2020 yang lalu. Saat itu, EP masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.
“Ya, terkait dengan dana pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Langkat tahun 2020, dimana patut diduga dari hasil pemeriksaan kami, “hanya 20 persen yang digunakan dananya, sedangkan yang 80 persen lagi ya diselewengkan, “ujarnya.
Proyek yang menggunakan anggaran Rp 2,4 miliar itu dinilai fiktif. Kejaksaan menghitung ada Rp 1,9 miliar yang diduga diselewengkan.
“Dari pagu anggaran kurang lebih sebesar Rp 2,4 miliar terjadi penyelewengan kurang lebih Rp 1,9 miliar. Modusnya manipulasi SPJ, pekerjaan fiktif dan pengurangan volume, “jelasnya.
Pada kesempatan itu, Kajari Langkat juga sempat meminta doa dan dukungan dari para Awak Media yang hadir. “Agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan dengan cepatm,” ujarnya.
Dalam acara temu pers tersebut Kajari Langkat mengatakan, pihaknya akan terus bekerja keras dengan semaksimal mungkin. “Guna menyelamatkan uang negara dan menindak tegas para koruptor sesuai ketentuan hukum,” katanya. (POL/by)
