Toba, POL | Sejumlah proyek Pemkab Toba tahun 2025 pada beberapa dinas menunjukkan kurang profesionalnya pimpinan OPD terkait dalam menangani kegiatannya.
Seperti kegiatan Dinas PUTR Kabupaten Toba tahun 2025 yang terkesan pekerjaannya asal jadi karena lemahnya pengawasan dari dinas PU Kabupaten Toba.
Proyek Lapen Dinas PUTR yang bersumber dari APBD Kabupaten Toba tahun 2025 dengan anggaran sekitar Rp. 200.000.000, terkesan dikerjakan asal jadi.
Proyek Lapen dari Dolok Nagodang Kecamatan Uluan menuju Desa Amborgang Kecamatan Porsea, baru dikerjakan sudah ditumbuhi rumput.
Dari pantauan media ini di lapangan, Kamis (5/2/2026), terlihat sepanjang pinggir jalan baru dilakukan penyemprotan untuk membasmi rerumputan, namun masi ada terlihat yang tumbuh subur pada badan jalan.
Lemahnya pengawasan dari pihak dinas disebabkan adanya pemberian fee dari rekanan sehingga pihak pemberi kegiatan dalam hal ini pihak PU memperlonggar pengawasan kata sejumlah sumber kepada media ini.
“Kalau tidak ada fee pasti ketat pengawasan, tapi karena ada fee pengawasannya lemah, belum ada seumur jagung sudah mulai mengalami kerusakan, ada yang sudah ditumbuhi rumput ” sebut sejumlah sumber.
Kadis PUTR Toba Gumiato Simangunsong ketika dikonfirmasi melalui aplikasi Whatsapp tidak memberi tanggapan, pejabat yang pernah mengundurkan diri ini memilih diam tidak memberi jawaban.
Menanggapi rendahnya kualitas proyek Dinas PUTR Toba, Ketua Lembaga Katulistiwa Sumatra Utara Demson ST mengatakan rendahnya kualitas pekerjaan di lapangan dapat menurunkan citra pemerintah di mata masyarakat.
Kata dia, para rekanan nakal yang hanya memikirkan keuntungan tanpa peduli dengan kualitas harus diseret ke meja hijau. “Hal tersebut merupakan langkah keberanian untuk menepis issu yang berkembang di masyarakat adanya penerimaan sejumlah fee,” tegas Demson. (Sogar)
