Medan, POL | Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Humbang Hasundutan 2020 telah selesai. Hasilnya, pasangan petahana Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan menang lawan kolom kosong.
Menariknya, pertarungan politik pasangan petahana versus kolom kosong ternyata cukup mengejutkan. Pendukung kolom kosong tercatat cukup banyak, hampir mencapai separuh dari total suara sah.
Perolehan suara antara Dosmar-Oloan dengan kolom kosong cuma terpaut kurang dari 5.000 suara dari total suara sah sebanyak 98.740. Data yang diperoleh wartawan dari KPU Humbahas, Kamis (17/12/2020), pasangan Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan memperoleh suara sebanyak 51.799 suara.
Sementara kolom kosong memperoleh suara sebanyak 46.941 suara. Suara sah tercatat 98.740, dan suara tidak sah sebanyak 1.655.
Dari data tersebut, selisih suara yang diperoleh pasangan Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan versus kolom kosong sebanyak 4.858 suara. Jika dipersentasekan, jumlah suara Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan sebesar 51,59 persen.
Sementara persentase suara kolom kosong 46,75 persen. Adapun suara tidak sah sebesar 1,64 persen. Dari data tersebut, pasangan Dosmar Banjarnahor-Oloan Nababan dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Humbahas 2020.
Komisioner KPU Humbang Hasundutan Voker Sutomo Tamba menyatakan rekapitulasi hasil Pilkada Humbahas berjalan dengan lancar dan aman.
“Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kabupaten berjalan dengan aman dan baik. Hanya satu kita saksi, yakni dari pasangan calon dan ada juga pengamat,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Voker Sutomo Tamba saat dikonfirmasi pada Kamis (17/12/2020).
Kegiatan yang digelar di kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan ini disaksikan oleh para saksi, Bawaslu, dan sejumlah pihak terkait. Ia juga menambahkan perihal peran pemantau pemilu dalam rekapitulasi penghitungan suara tersebut.
“Rekapitulasi diselenggarakan di Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Kalau ada gugatan kan makanya ada pemantau. Mereka bisa nanti menggugat. Yang menjadi pemohon itu untuk perselisihan hasil pemilihan itu kan hanya pasangan calon dan pemantau,” lanjutnya.
Gugatan dari pihak paslon maupun pengamat pemilu diberi waktu selama tiga hari setelah penetapan hasil pemungutan suara oleh KPU usai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. “Dan gugatan itu berlaku tiga hari setelah ditetapkan dan untuk penetapan calon terpilih, kita masih menunggu,” sambungnya.
Setelah tiga hari, pihaknya juga masih menunggu buku registrasi perkara dari MK. Kemudian, pihaknya akan melanjutkan dengan pemetapan calon terpilih.
“Nah, kita akan mendapatkan buku register sengketa dari MK dan disitu kita bisa lihat jelas apakah ada sengketa. Kalau tidak ada sengketa, paling lama setelahnya kita menetapkan pasangan calon terpilih.
Yang sekarang itu kan masih penetapan perolehan penghitungan suara,” ungkapnya. “Sekarang, kita masih menunggu. Kalau persoalan administrasi kan ke Bawaslu, tapi kalau perselisihan hasil pemilihan itu kan ke MK. Maka tergantung MK lah menilai gugatan itu,” lanjutnya.
Dinamika Politik Luar Biasa
Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin memang telah mengungkapkan adanya dinamika politik luar biasa di Humbahas. Karena itulah Humbahas termasuk satu dari empat daerah berstatus rawan kericuhan dari total 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan proses Pilkada.
Martuani mengatakan, Polda Sumut sudah petakan empat wilayah tersebut sebagai daerah rawan terjadi kericuhan. Keempat daerah itu adalah Kepulauan Nias, Kota Medan, Tapanuli Selatan, dan Humbang Hasundutan (Humbahas).
Pilkada Humbahas dipetakan rawan kericuhan karena adanya dinamika politik luar biasa di wilayah tersebut. Meskipun Pilkada Humbahas hanya diikuti satu pasangan calon alias calon tunggal, yakni calon petahana Dosmar Banjarnahor dan Oloan Paniaran Nababan.
“(Rawan kericuhan) Pertama Kepulauan Nias, kemudian yang kedua adalah Kota Medan. Ketiga Tapanuli Selatan dan yang keempat Humbang Hasundutan (Humbahas),” kata Kapolda, Jumat (4/12/2020)..
“Meskipun di sana (Humbahas) lawan kotak kosong, tapi kelihatannya ada dinamika politik yang luar biasa,” imbuh Martuani. Untuk mengantisipasi adanya gesekan jelang Pilkada, Polda Sumut berkoordinasi dengan Kodam I/BB.
Di mana, tujuannya untuk mengamankan seluruh lokasi yang dianggap rawan kerusuhan. “Dan imbauan saya, siapa pun yang terpilih jadi bupati atau wali kota itu adalah putra terbaik Sumatera Utara,” pungkasnya.(tro)
