Tanjungbalai, POL | Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial SH,MH pimpin Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) yang digelar di Aula Kabut Wali Kota (Senin, 14/1/2019). Rakorpem yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Drs. H Ismail, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Lurah. Hadir juga dalam acara tersebut Deputi Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin, SE, MSc, MFin dan Tim Kajian Riset Selat Malaka dari USU.
Wali Kota Tanjungbalai, H.M.Syahrial menyampaikan harapannya pada tahun 2019 ini bahwasanya Pemko Tanjungbalai fokus dalam berbagai program pembangunan baik Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Keluarga. Hal ini merupakan komitmen Pemko Tanjungbalai menuju perubahan secara signifikan dalam berbagai bidang, saya meminta kepada OPD untuk lebih fokus dalam meningkatkan Kinerja, saling berkoordinasi baik di internal OPD maupun antar OPD dan Instansi terkait lainnya. Pemko Tanjungbalai akan fokus pada penanggulangan kemiskinan yang saat ini masih tinggi di Kota Tanjungbalai dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, ujar Wali Kota.
“Pemko Tanjungbalai tentunya akan terus berupaya melahirkan suatu kebijakan yang programnya bersifat merangkul dan Pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Rekorpem Pemerintah Tanjungbalai dirangkai dengan penyerahan tentang hasil riset penelitian dari Universitas sumatera utara kepada Walikota Tanjungbalai H.M.Syahrial ” tentang Kajian potensi kota Tanjungbalai untuk melaksanakan import barang tertentu dan pembangunan pengembangan ekonomi masyarakat kota Tanjungbalai.
Ketua Tim Kajian USU Perekonomian Tanjungbalai Prof Hanafi menyampaikan hasil risetnya, Permendagri No 5 tahun 2015 tidak layak diterapkan dikota Tanjungbalai perlu ditinjau ulang karena untuk daerah Tanjungbalai perlu adanya aturan perlakuan khusus dalam rangka menghidupkan perekonomian masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Rakorpem Tanjungbalai juga menghadirkan Narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menekankan harapannya Kota Tanjungbalai menjadi Kota Layak Anak sebagai Komitmen Nawacita Pemerintah menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Kepala Badan Statistik Kota Tanjungbalai Ir Tanina yang menjelaskan berdasarkan data yang baru dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai mencatat, Angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai tahun 2018 masih cukup tinggi dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,18 persen. Tahun 2017 angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai sebesar 14,46 persen.
Namun Tahun 2018 meningkat menjadi 14,64 persen. Tanina menjelaskan, realisasi angka kemiskinan penduduk Tanjungbalai memang masih di dominasi oleh kaum nelayan.
Ditambahkan lagi, Kenaikan kemiskinan di kota ini bukan berarti tidak efektifnya program pemerintah. “Banyak hal yang telah mereka lakukan dalam upaya menekan angka kemiskinan itu. Namun terkadang bisa juga kebijakan itu mungkin masih belum tepat sasaran atau bisa saja kemauan masyarakat kita sendiri yang menganggap apa yang mereka alami sudah jadi hal yang biasa,” papar Kepala BPS Ir. Tanina.(SR)
