Tebing Tinggi, POL | Terkait pelantikan 6 pejabat administrator dan 103 orang pejabat pengawas pada Mei 2022 lalu, diwarnai indikasi KKN dibantah keras pejabat terkait dan didukung para tokoh pendidikan.
“Bahkan, seluruh pejabat yang akan dilantik terlebih dahulu mengikuti sejumlah test sehingga mereka betul-betul mampu untuk memimpin,” tegas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tebingtinggi Syaiful Fahri SP MSi, Kamis (23/6/2023) di ruang kerjanya.
Disebutkan Fahri, berdasarkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 821.23/713 tahun 2022 Tanggal 19 Mei 2022 dan Nomor 800/714 tahun 2022 Tanggal 19 Mei 2022 jumlah yang dilantik sebanyak 110 orang, terdiri dari Pejabat Administrator (Es. III) 6 orang, Pejabat Pengawas (Es. IV) 103 orang yang terdiri dari Lurah 26 orang dan 77 orang Kasi di Kecamatan, Kelurahan dan OPD serta 1 orang Kepala UPTD Puskesmas Pasar Gambir.
Fahri mengakui, ada menerima informasi terkait pengaduan elemen masyarakat dari yang mengaku Studi Masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam pengaduaanya ke Pj Wali Kota menyebutkan bahwa pengangkatan dan pelantikan tersebut ada dugaan dan indikasi KKN serta ketidakprofesionalan kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tebing Tinggi sehingga dirinya sudah melakukan klarifikasi.
Dalam pengaduan Studi Masyarakat Kota Tebing Tinggi yang ditandatangani Januar S Sihotang SE disebutkan dalam pengangkatan dan pelantikan tersebut terjadi jual beli jabatan dengan harga berkisar jutaan bagi ASN yang akan menduduki jabatan Lurah maupun jabatan strategis lainnya.
“Terkait tuduhan Studi Masyarakat Kota Tebingtinggi itu sama sekali tidak benar apa lagi melakukan kutipan untuk mendapatkan jabatan,” tegas Syaiful Fahri seraya berhsrap agar pejabat yang dilantik tetap menunjukkan kinerjanya. (POL/Arwin)
