Siantar, POL | Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Untuk Perubahan (Gemuruh) berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Pematang Siantar, Senin (29/1/24). Dalam aksinya, mereka meminta Wali Kota Susanti Dewayani mengevaluasi relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Presidium Gemuruh, Chotibul Umam dalam orasinya meminta Susanti Dewayani mendengarkan tuntutan mereka. Sebab, aksi ini merupakan unjuk rasa lanjutan pada Kamis (25/1/24) lalu.
Chotibul menyampaikan, jika tuntutan aksi mereka tidak kunjung dijawab wali kota, mereka akan kembali turun ke jalan. “Kami akan tetap turun ke jalan pada Kamis mendatang,” ujarnya.
Chotibul mengatakan, masyarakat penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) diintimidasi relawan di kelurahan untuk berbelanja di E-Warung. Akibatnya, warga merasa tidak nyaman dan meminta intimidasi tersebut dihentikan.
Dalam aksi tersebut, massa meminta masuk ke dalam kantor wali kota agar bisa bertemu langsung dengan Susanti Dewayani. Jika tidak, mereka memberikan pilihan agar Susanti yang mendatangi massa dan berdialog.
Hingga batas yang telah ditentukan, Susanti tak kunjung hadir berhadapan dengan massa. Untuk itu, massa sempat memaksa masuk dan meminta aparat keamanan membiarkan mereka.
Sempat tejadi aksi saling dorong antara massa dengan kepolisian dan Satpol PP. Untungnya mereka menarik diri agar tidak terjadi bentrokan dengan petugas. Massa yang merasa dicueki wali kota kemudian melempari telur busuk ke pekarangan kantor orang nomor 1 di Pemko Siantar itu. Aparat yang berjaga sontak menghindar dari telur-telur itu.
Selain melempari telur busuk, massa juga membakar ban di tengah jalan inti kota. Akibatnya, arus lalu lintas sempat macet. Kemudian Chotibul kembali menyampaikan orasinya. Ia meminta massa agar memantau pembukaan kegiatan MTQ yang biasanya dibuka langsung Susanti Dewayani.
Mereka mengancam akan berunjuk rasa di kegiatan MTQ itu meminta wali kota lagi-lagi mengevaluasi dan menghentikan intimidasi dari para relawan di bawah naungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Massa selanjutnya membubarkan diri, sembari mengancam akan datang kembali berunjuk rasa sampai tuntutan mereka dijawab wali kota. (MIS)
