Samosir, POL | Penyadapan getah pinus di Kabupaten Samosir, mulai tuai masalah. Hal ini terungkap pada Reses I DPRD Samosir Dapil 1 di Kecamatan Ronggur Nihuta yang digelar di Aula Kantor Camat setempat, Jumat (27/8/2021).
Kepada anggota dewan, Camat Ronggur Nihuta Sitor Silalahi menyampaikan terkait gangguan Kamtibmas di Ronggur Nihuta. Menurutnya, keberadaan sejumlah kelompok yang mengolah kawasan hutan tanpa izin, mulai meresahkan di antara masyarakat, hingga membuat cekcok sesama warga.
“Ini kami sampaikan agar ada nantinya saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Samosir, karena hal ini sudah kami sampaikan ke pihak kehutanan, namun belum ada jalan keluarnya,” sebutnya.
Pihaknya juga meminta saran kepada dewan terkait permasalahan tanah antar bius. Agar ada pengamanan permasalahan lahan. “Di Ronggur Nihuta sudah ada 2 lembaga adat yang sudah disahkan oleh desa dan disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, namun ada permasalahan di internal lembaga adat dimaksud,” pungkas Sitor.
Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Samosir Jonner Simbolon menyampaikan, menyangkut kelompok masyarakat yang disampaikan camat, agar lebih jelas disampaikan, sehingga dapat ditindaklanjuti DPRD ke APH.
Ketua Komisi III ini juga meminta data kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di kawasan hutan.
“Soal Sijambur, sudah keluar dari 1007 ha, sudah diberikan namun tidak kepemilikan. Dan SK masyarakat hukum adat belum keluar. Pak camat agar ini tetap disampaikan pelan-pelan supaya tidak berbenturan nantinya,” ujarnya.
Pada reses DPRD Samosir ini, terungkap juga kerinduan anak sekolah untuk kembali belajar tatap muka, kekurangan SDM di puskesmas, yang ada 35 orang namun karena ada dokter, ahli gizi menjadi petugas administrasi sehingga perlu petugas administrasi.
Juga aspirasi masyarakat terkait 82 KK yang belum memiliki listrik di Desa Salaon Tonga-tonga, Salaon Toba, Ronggur Nihuta, Lintong Nihuta dan Paraduan. Serta perkembangan vaksinasi di Ronggur Nihuta.
Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menyampaikan, terkait dengan Instruksi Menteri Pendidikan, akan dilaksanakan belajar tatap muka, untuk level 1 dan level 3, untuk daerah terpencil.
“Nanti kita putuskan ketika ada saran dan masukan dari kepala sekolah dalam hal pelaksanaan pembelajaran tatap muka,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya memohon kerjasama dari pemerintah desa dan kepala sekolah untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk divaksin. “Dengan harapan kita sebanyak 80% masyarakat divaksin,” pungkasnya.
Reses DPRD Samosir ini dihadiri perwakilan Bappeda Samosir, Camat, kepala desa se-Kecamatan Ronggur Nihuta, Kepala Sekolah SD/SMP, tokoh masyarakat dan konstituen.(POL/SBS).
Berikan Komentar:
