Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH turun menemui Mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Langkat yang akan melakukan aksi unjuk rasa didepan Gedung DRPD Langkat, Stabat, Senin (18/4/2022)
Afandin mengajak para pentolan untuk melakukan dialog, membahas tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

Mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Langkat terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan.
Yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Diskusi ini berlangsung di Kantor Bupati Langkat, Stabat.
Beberapa hal yang menjadi fokus Mahasiswa Cipayung Plus kabupaten Langkat dalam mengawal kebijakan Pemkab Langkat diantaranya.
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat.
2.Beasiswa Mahasiswa di Kabupaten Langkat.
3.Postur APBD yang tidak sehat.
4.Perbaikan infrastruktur dan jalan di Kabupaten Langkat.
Ketua PMII mengatakan pertemuan ini bukan hanya pertemuan biasa dan pertemuan ini membawa tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang ada di Langkat.
Ketua IMM mengucapkan terimakasih telah menerima kehadirannya. Awalnya dirinya bersama rekan juang mahasiswa lain berencana menggelar aksi.
“Tapi kami kecewa terhadap DPRD Langkat yang tidak ada mengirimkan perwakilannya untuk duduk dengan kami untuk beraudiensi disini,” ungkapnya.
Selanjutnya Ketua KAMMI menegaskan walau hanya diskusi dalam ruangan ini, pihaknya ingin bener-benar menemukan jalan keluar dan terpenuhi tuntutannya.
“Bukan hanya sekadar bertemu saja. Terkhususnya jalan yang diresahkan masyarakat bisa terbaiki. Salah satunya jalan proklamasi yang berada dipusat pemerintah mengalami kerusakan, agar segera diperbaiki,” tukasnya.
Diantaranya dari penjelasan Afandin, soal kawasan wisata Langkat yang sudah dibuka untuk peningkatan PAD.
Teknisnya dengan menerapkan protokol kesehatan, dan bagi pengunjung serta pelaku wisata sudah di vaksin.
Lalu terkait pemberian beasiswa bagi warga yang kurang mampu, pihaknya akan mengusulkannya dalam “P” APBD, yang diperuntukkan bagi 50 orang untuk S1 dan S2.
Syarat penerima beasiswa ini, berupa surat keterangan miskin dari Desa/Kelurahan, karena itu tuntutan dan peraturan dari pusat, agar dana tidak disalahgunakan.
Kamudian, sambung Afandin, mengenai 60% persen belanja rutin pegawai, harus ada perimbangan bagaimana anggaran ini dapat berimbang dengan kepentingan masyarakat.
“Nantinya akan kita evaluasi saat menyusun anggaran. Termasuk dinas yang berlebih tenaga honorernya dan anggaran perjalanan dinas,” urainya.
Soal mempercepat infrastruktur, kata Ondim pangilan akrabnya, menjadi program prima dalam kepemimpinannya.
“Saya minta intansi terkait untuk segera memperbaiki jalan yang ada di Langkat demi kenyamanan masyarakat,” intruksinya.
Terkait infrastruktur nasional dan provinsi, pihaknya juga akan memperjuangkannya, seperti memperjuangkan jembatan sungai Wampu yang tidak kunjung selesai.
“Berkat koordinasi semua pihak, akhir tahun 2022 ini jembatan ditargetkan selesai dan dapat dinikmati masyarakat,” paparnya.
Sembari mengajak para mahasiswa mendengarkan penjelasan dari Kepala Bapenda Langkat, Dra Muliani S.
Dra Muliani selaku Koordinator PAD Langkat menyatakan pihaknya berkomitmen untuk menggali potensi yang ada di Langkat untuk peningkatan PAD, terkhususnya di dunia wisata.
“Laju pembangunan menurun akibat pandemi, ini harus kita sadari bersama,” cetusnya.
“Kami sebanyak 14 OPD dijajaran Pemkab Langkat akan sama bekerja keras untuk mengembalikan dan meningkatkan PAD Langkat,” tandasnya.