Samosir, POL | Bupati Samosir, Rapidin Simbolon menegaskan tidak akan menerapkan wisata halal dan wisata syariah di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir.
Penegasan itu disampaikannya menanggapi isue yang beredar di masyarakat bahwa akan diberlakukan wisata halal di Kawasan Danau Toba, di antaranya dengan penertiban pemotongan babi di sembarang tempat sebagaimana diwacanakan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
“Membaca beberapa postingan yang kami baca melalui WAG dan melalui WA jaringan pribadi tentang wisata halal dan wisata syariah, bahwa, Kabupaten Samosir tidak pernah menerapkan kebijakan wisata syariah dan wisata halal,” ujar Rapidin Simbolon, Kamis (29/8/2019).
Menurut Rapidin, penolakan atas wisata halal maupun syariah adalah keputusan pemerintah dan sebagian besar rakyat Samosir yang ada di bonapasogit dan yang ada di tanah rantau.
Alasannya karena tidak sesuai dengan paham kebangsaan, ideologi dan dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.
“Dan hal itu juga tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Samosir. Samosir untuk Indonesia dan Samosir untuk dunia, harus kita jaga dan lestarikan budayanya,” tandas Rapidin.
Sebelumnya Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, menyampaikan salah satu fokusnya membangun Sumut, yakni terkait pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba. “Saya nanti akan bentuk tim untuk Danau Toba,” ujar Edy.
Tim yang dimaksud Gubernur Edy adalah Tim Percepatan Kesuksesan Pariwisata Kawasan Danau Toba. Tim itu antara lain nantinya menyelaraskan tugas-tugas pengembangan Danau Toba dari berbagai sektor, seperti penanganan dan pengelolaan limbah industri dan limbah rumah tangga hingga penataan keramba jaring apung.
Kemudian penataan hewan berkaki empat agar tidak sembarang dipotong di tempat-tempat umum karena status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan juga termasuk pengembangan wisata halal, seperti mendirikan masjid.(POL/SBS).
