Bandung, POL | Berkomitmen wujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, seluruh pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (19/11/2024).
Plh. Kadisdik Jabar, Bambang Tirtoyuliono menuturkan, sektor pendidikan punya tugas memberikan pelayanan, baik di internal maupun eksternal. “Hari ini kita berkomitmen mewujudkan WBK. Ini adalah tonggak sejarah di sektor pendidikan Jabar, kami siap melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar terbebas dari korupsi,” tegasnya.
Perwakilan dari Inspektorat Jabar, Rina Rahdianawati pun mengimbau agar pencanangan ini betul-betul dilanjutkan dengan pembangunan zona integritas.
“Bagaimana membangun zona integritas? Untuk mendapatkan predikat bebas dari korupsi itu syaratnya harus satu tahun membangun zona integritas di seluruh lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat,” ungkapnya.
Ia memaparkan, ada 6 area perubahan yang harus mulai dibangun. Pertama, manajemen perubahan yang mulai dibangun dari level pimpinan untuk membangun agen-agen perubahan.
Kedua, penataan tata laksana, ketiga peningkatan akuntabilitas, keempat manajemen sumbar daya manusia, kelima aspek pengawasan. “Pengawasan menjadi bobot yang paling penting, apakah Disdik sudah membangun unit pengendali gratifikasi? Apakah Disdik sudah membiasakan membangun whistleblowing system yang harus dibuat mekanismenya?” tuturnya.
Berikutnya, tambahnya, pengelolaan pengaduan. “Bagaimana penanganan pengaduan dilakukan oleh Disdik dan satuan pendidikan (yang direspons cepat) saat masyarakat melakukan pengaduan atau komplain. Handling complain menjadi sangat penting untuk di area ini,” tegasnya.
Terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Unit satuan pendidikan menjadi salah satu unit layanan yang diwajibkan membangun zona integritas. “Setelah ini, mari kita mulai membangun satu tahun, berikutnya 2026 kita akan ajukan Disdik Jabar mendapatkan predikat WBK. Selamat membangun komitmen untuk membangun zona intregritas mulai dari hari ini!” ajaknya.
Sekdisdik Jabar, Deden Saepul Hidayat pun berharap, pencanangan ini membawa dampak positif bagi pelayanan, khususnya di bidang pendidikan. “Ke depannya kita akan melakukan manajemen perubahan yang sistematis dan konsisten untuk melayani yang terbaik bagi masyarakat di bidang pendidikan,” pungkasnya.
Pencanangan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural Disdik Jabar serta pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Disdik Jabar.
Raih Penghargaan KIP
Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) kembali meraih penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jabar pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Gedung Merdeka, Kota Bandung.
Pranata Humas Ahli Muda Disdik Jabar, Dewi Nuraini menerima secara simbolis penghargaan yang diberikan oleh Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa. Raihan tersebut berdasarkan hasil Elektronik Monitoring & Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Publik Tahun 2024 yang dilakukan KIP Jabar.
Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin menegaskan, yang paling penting dari anugerah ini adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat keterbukaan informasi publik. “Jangan sampai hanya sekadar data atau angka, tapi sudah sejauh mana kebijakan pemerintah sudah mengantisipasi pertanyaan masyarakat tentang keterbukaan informasi,” tegasnya.
Sebab, tambahnya, keterbukaan informasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi publik. Ia pun menyeru instansi lain untuk bergegas mengejar ketertinggalan agar menjadi instansi yang informatif. “Kemudian, jika ada laporan jangan dijadikan sebagai kebanggaan, tapi lihat dari 50 juta warga Jabar, sudah berapa banyak yang merasakan keterbukaan informasi,” imbuhnya.
Sedangkan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa mengatakan, keterbukaan informasi adalah pilar utama dalam mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. “Keterbukaan informasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan efektif. Mari bekerja sama untuk wujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” imbaunya.
Buky pun mendorong pemerintah untuk menerapkan keterbukaan informasi publik di seluruh sektor pemerintah. Sementara itu, Ketua KIP Jabar, Ijang Faisal menjelaskan, keterbukaan informasi adalah energi yang mampu mengakselerasi kecerdasaan bangsa dan perubahan zaman.
“Hari ini negara harus hadir dengan semangat transformasi,” ujar Ijang seraya mengajak seluruh instansi publik untuk terus bersama-sama meningkatkan komitmen dengan memberikan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. (Har/Disd)
