Jakarta, POL | Mendagri Tito Karnavian mengatakan para kepala daerah petahana yang tidak efektif menangani Covid-19 di daerahnya sebaiknya tidak dipilih lagi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.
Menurut Tito, masyarakat membutuhkan kepala daerah yang mampu menangani persoalan Covid-19 secara efektif.
“(Kalau) Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif, bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing, berikut dampak sosial ekonominya,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).
Dalam menghadapi tahapan pilkada yang telah dimulai kembali, Tito mengimbau masyarakat untuk mengkritisi upaya penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.
Selain itu, penanganan dampak sosial dan ekonomi oleh kepala daerah juga bisa menjadi isu penting.
“Misal ada daerah yang akan pilkada, dan petahananya ikut ternyata PSBB-nya berantakan, masih banyak orang berkerumun tanpa masker, tanpa jaga jarak,” tutur Tito.
Kondisi seperti ini menurutnya terjadi di Korea Selatan dan Amerika Serikat yang saat juga menggelar pemilihan umum.
Sehingga, potensi kemunculan isu-isu primordial yang sering memecah belah masyarakat dan menimbulkan kerawanan pilkada bisa ditekan.
“Kepala daerah akan sangat bersungguh-sungguh, apalagi yang akan running (maju) lagi. Kenapa? Kalau daerahnya merah apalagi ada korban meninggal dunia itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang non petahana,” kata Tito.
Klarifikasi Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mengklarifikasi pernyataan Mendagri Tito Karnavian tentang tidak memilih kembali kepala daerah petahana yang tidak efektif menangani persoalan Covid-19 di daerahnya.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Mendagri tidak pernah mengarahkan dan mengintervensi masyarakat terkait pilihannya.
“Pak Mendagri tidak bermaksud mengarahkan pilihan masyarakat untuk memilih petahana atau bukan petahana,” ujar Bahtiar, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Rabu (24/6/2020).
“Yang beliau maksudkan adalah siapa pun bakal calon kepala daerah, saat ini memiliki peluang yang sama dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi ini,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, sebagai musuh bersama, Covid-19 perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diperangi seluruh stakeholder, baik pusat maupun daerah.
Oleh karenanya, kata Bahtiar, Mendagri berharap hal tersebut dapat menjadi isu sentral dalam petarungan ide gagasan dalam pemilihan kepala daerah di 270 daerah.
“Adu ide dan inovasi melawan Covid-19 dan dampaknya misalnya, bisa menjadi materi debat pasangan calon kepala daerah,” ungkapnya.
“Yang Pak Mendagri maksudkan adalah bahwa fokus petarungan kompetisi Pilkada 2020 adalah kompetisi visi, program, ide, gagasan, dan tawaran inovasi mengenai bagaimana membangun kenormalan baru yang produktif dan aman dari Covid-19,” kata Bahtiar.
Termasuk juga nantinya ada adu gagasan dan inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19 baik secara sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan lain sebagainya.
Bahtiar mengingatkan, pandemi Covid-19 ini adalah pengalaman pertama terjadi dalam sejarah pemerintahan dunia termasuk pemerintahan lokal dimana pun.
Karena itu, situasi ini adalah ujian bagi semua pemimpin baik pemimpin formal maupun pemimpin non formal.
“Maka peluang yang dapat diperoleh dalam pilkada di tengah pandemi adalah kita ingin memperoleh pemimpin daerah yang mampu memimpin rakyat di 270 daerah dan untuk memimpin masyarakat bangkit melawan Covid-19, optimis, tetap produktif di berbagai sektor, tapi aman,” ucap Bahtiar.(trb)
