Jakarta, POL | Wacana Penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Rancangan Undang-undang Tentang Haluan Ideologi Negara dikritik sejumlah kalangan.
Aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai termasuk yang mengkritik keberadaan BPIP ditambah dengan RUU HIP, hanya menambah kegaduhan dimasyarakat.
Pigai bahkan dengan lantang mengatakan kalau kehadiran BPIP merupakan hasil dari pembagian kue kekuasan pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, sebelum BPIP dibentuk Pemerintahan Jokowi sudah membagi kue kekuasaan kepada kroni kroninya.
“Sebelum BPIP itu lahir, berdasarkan data yang saya miliki ada 2.200 lebih jabatan yang Jokowi bisa bagi-bagi kue kekuasan ke kroni-kroninya,” kata Pigai melalui cuitan di akun Twitter miliknya, Minggu (28//06/2020).
Pigai juga menuturkan kalau jabatan yang diberikan pada kroni kroninya merupakan orang yang kurang kompoten maka dibuatlah lembaga lembaga baru.
“Karena mereka bodoh dan tidak profesional, maka lembaga-lembaga baru dibuat-buat,” tuturnya.
Pigai menilai kalau mereka yang berada di BPIP adalah orang-orang bermasalah, dan dirinya pun mendukung agar lembaga ini dibubarkan.
“Lebih parah lagi BPIP diisi oleh orang-orang pelaku makar terhadap Pancasila,” tandasnya.
Diketahui tahun 2020, BPIP mendapat anggaran sebesar Rp 216,7 miliar. Namun anggaran itu dipotong untuk penanganan Covid-19 hingga tersisa Rp 160 miliar.
BPIP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk sejak tahun 2017 lalu. Dengan struktur Ketua Dewan Pengarah, Megawati Soekarnoputri dan Kepala Yudian Wahyudi.
Sementara anggota Dewan Pengarah BPIP terdiri dari Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya dan Rikard Bagun. (fajar)
