Medan, POL | Kasus keluarnya Akhyar Nasution dari PDI-Perjuangan terus bergulir, kali ini kader lainnya juga menyatakan keluar dari PDIP.
Seorang loyalis Akhyar yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan (Bidang Ideologi dan Kaderisasi) Ade Darmawan menyatakan mundur dari partai banteng moncong putih.
Pengunduran diri ini tak lepas dari dinamika politik jelang Pilkada Medan, khususnya manuver Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang bergabung dengan Partai Demokrat.
“Hari ini saya nyatakan secara resmi bahwa saya keluar dari PDI Perjuangan. Bukan karena sesuatu hal tapi karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani kami,” kata Ade Darmawan di Kota Medan, Rabu (29/7/2020).
Ade Darmawan, yang juga Ketua Pengurus Cabang Badan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), menyampaikan alasannya mundur yakni karena sikap partai yang dinilai tidak sesuai dengan pandangannya.
Ia mengaku telah mempertimbangkan keputusan ini beberapa waktu terakhir, dan ditambah adanya dorongan dari para ustaz yang selama ini menjadi tempatnya bertukar pikiran.
“Setelah beberapa waktu mempertimbangkan dan mendengar saran dari para ustaz yang selalu ada bersama saya, maka saya putuskan secara resmi mundur dari PDIP,” ungkapnya.
Ade menyayangkan belakangan ini PDIP melalui Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat, melakukan framing terhadap Akhyar Nasution.
Antara lain, kata Ade, pernyataan Djarot terkait dugaan korupsi Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Kota Medan, kemudian haus kekuasaan, hingga bagian dari kasus eks Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Framing yang ditujukan kepada Akhyar dinilai Ade sangat tidak sehat, apalagi hal tersebut belum terbukti dan menjadi bola liar.
Menurutnya, terkait tudingan korupsi MTQ itu telah diklarifikasi. Bahwa Akhyar bukan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Jadi kita harap mas Djarot kalau mau kasih statement lihat dulu dengan data yang lengkap,” ujarnya.
Ade Darmawan juga menuturkan bahwa hal yang sama juga pernah dialami oleh Djarot sewaktu dipanggil dalam dugaan kasus reklamasi atau tanah Cengkareng pada 2016.
Namun ternyata hal tersebut belum terbukti, dan Djarot tetap ikut dalam Pemilu selanjutnya.
Ade pun meyakini keputusan Akhyar bergabung dengan Demokrat, adalah agar tidak terjadi oligarki kekuasaan di Kota Medan.
“Karena (Akhyar) ingin kota ini terhindar dari oligarki kekuasaan. Kita juga tidak mau ada oligarki kekuasaan,” pungkasnya. (trb)
