Samosir – perjuanganonline | Saat ini marak dilakukan caleg maupun simpatisan kampanye melalui media sosial, yang tidak terdaftar di KPU baik itu di Facebook, WhatsApp, Instagram. Kampanye yang dilakukan semisal membagikan photo si calon lengkap dengan partai pengusung juga nomor urut.
Menyikapi itu, Ketua Bawaslu Samosir, Anggiat Sinaga, SS meminta para petugas di lapangan supaya menscreenshoot temuan kampanye yang menyalahi di media sosial.
Hal itu dikatakan Anggiat Sinaga saat membuka rapat koordinasi pengawasan tahapan masa kampanye pileg dan pilpres 2019, Jumat, 28 September 2018 di Kantor Bawaslu Samosir.
Namun saat ini, lanjutnya, KPU RI dan Bawaslu sedang berkoordinasi dengan pemerintah dan Polri agar nantinya akun-akun yang tidak resmi bisa diblokir ataupun bagi akun yang melakukan black campaign untuk ditindak.
Dalam kegiatan yang melibatkan peserta dari panwascam dan staf pendukung ini, Anggiat juga menerangkan aturan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.
Soal alat peraga kampanye (APK), lanjutnya, agar para panwascam berkoordinasi dengan PPK kecamatan dan pemerintah setempat untuk mengetahui aturan zonasi APK dan lokasi kampanye.
“APK dilarang ditempel di pohon, bahu jalan, rumah ibadah, gedung pemerintahan dan lain-lain. Jika ada pelanggaran terkait APK ini oleh para calon maupun parpol, agar langsung diperintahkan untuk segera diturunkan dan dipindahkan ke lokasi yang diperbolehkan,” kata Anggiat.
Lanjutnya, untuk ukuran baliho, spanduk, dan umbul-umbul juga perlu diawasi. ukuran baliho maksimal 4×7 meter, spanduk maksimal ukuranya 1,5 x 7 meter dan umbul-umbul 5×7 meter.
Tak hanya itu, pertemuan tertutup maupun terbuka yang ada unsur kampanyenya juga agar diawasi. ‘Intinya segala temuan di lapangan diselesaikan dengan cepat tanpa menyalahi aturan,” kata ketua Bawaslu Samosir.
Soal branding mobil, stiker di mobil, teratak becak dengan photo calon, diperbolehkan atau tidak, ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Lantas Polres Samosir.
Di akhir arahannya, Anggiat Sinaga juga menegaskan, selain membentuk minimal 1 per desa kedai pengawasan, agar para panwascam juga membentuk kampung pengawasan minimal 1 per kecamatan.
“Sesuai instruksi Bawaslu Sumut, kampung pengawasan ini harus dibentuk di tiap kecamatan. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menyukseskan pemilu serentak 2019 juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut aktif mengawasi tahapan pemilu dengan baik,” tutup Anggiat Sinaga.
Sementara itu, Sekretaris Bawaslu Kabupaten Samosir, Sirimrolas Sipakkar S.Sos dalam laporannya menyampaikan tujuan rapat ini untuk meningkatkan pemahaman terkait strategi pengawasan dalam rangka persiapan tahapan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon anggota legislatif yang digelar secara serentak.
“Juga soal rencana menyewa kantor baru Bawaslu Samosir. Dimana kantor lama Bawaslu sudah habis masa kontraknya dan kemungkinan tidak akan diperpanjang kontraknya,” kata Sirimrolas Sipakkar.
Di akhir rapat ini, lanjutnya, akan diadakan acara syukuran kepada Komisioner Bawaslu Samosir, Robintang Naibaho yang telah sembuh dari penyakitnya.(Smr-2)
