Medan, POL | Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah yang berasal dari partai itu tidak mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 8 kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang merupakan kader PDIP mematuhi instruksi Megawati.
Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan jika kader yang menjadi kepala daerah di Sumut ada 8. Semua kepala daerah tersebut disebut mengikuti instruksi Megawati.
“Sumut ada 8 kepala daerah yang merupakan kader partai dari PDI Perjuangan, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai dan Tapanuli Tengah, tegak lurus dengan perintah Ibu Ketum,” kata Rapidin Simbolon, Jumat (21/2/2025).
Rapidin menjelaskan jika 8 kepala daerah itu sudah sempat berangkat ke Magelang. Namun setelah mengetahui informasi surat instruksi itu, mereka kemudian berhenti di Yogyakarta.
“Mereka sudah sempat perjalanan menuju Magelang, tetapi begitu mendengar, membaca surat Ibu Ketum, mereka berhenti di Jogja, juga tadi sudah berkomunikasi by handpone dengan para kepala daerah,” jelasnya.
Seluruh kepala daerah itu disebut tegak lurus dengan perintah Megawati. Termasuk seluruh kader PDIP di Sumut.
“Sejauh ini mereka tegak lurus terhadap perintah Ibu Ketum, juga kami kader PDI Perjuangan Sumut siap siaga dengan perintah Ibu Ketum,” tutupnya.
Berikut 8 Kepala Daerah di Sumut dari PDIP Tak Ikut Retret
• Bupati Serdang Bedagai: Darma Wijaya
• Bupati Humbang Hasundutan: Oloan Paniaran Nababan
• Bupati Tapanuli Tengah: Masinton Pasaribu
• Bupati Nias: Ya’atulo Gulo
• Bupati Nias Selatan: Sakhi Atulo Laila
• Bupati Nias Barat: Eliyunus Waruwu
• Wali Kota Gunungsitoli: Sowa’a Laoli
• Wali Kota Tebing Tinggi: Iman Irdian Saragih
Untuk diketahui, pemerintah sendiri mengadakan retret bagi kepala daerah sepekan penuh di Akmil Magelang. Retret itu dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. (DT)
