Jakarta, POL | Tata tertib pemilihan pimpinan MPR yang baru telah disahkan dalam sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019. Perubahan jumlah pimpinan MPR dari delapan menjadi 10 sebelumnya telah disepakati dalam rapat gabungan seluruh fraksi dan unsur DPD.
“Perlu kami sampaikan, bahwa dalam rapat gabungan seluruh Fraksi dan kelompok DPD telah menyepakati Rancangan Perubahan Tata Tertib dan Rancangan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019. Tatib perubahannya dari delapan menjadi 10,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang rapat paripurna I, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Selain menyepakati perubahan tata tertib jumlah pimpinan MPR, sidang paripurna akhir masa jabatan MPR juga menyebutkan rekomendasi bagi MPR periode 2019-2024. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, namun dengan sejumlah catatan.
“Mengenai Rancangan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, khususnya yang berkenaan dengan Pokok-pokok Haluan Negara yang sudah disepakati di rapat gabungan, tapi dengan catatan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan, selain memungkinkan untuk ditetapkan dalam Ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui undang-undang,” ujar Zulkifli.
Setelah menyebutkan perubahan tata tertib dan rekomendasi MPR, Zulkifli lalu meminta persetujuan dari anggota MPR yang hadir.
“Oleh karena itu, sekarang kami minta persetujuan dari saudara-saudara sekalian, apakah dapat disetujui?” tanya Zulkifli.
“Setuju,” jawab anggota MPR yang hadir. Zulkifli lalu mengetuk palu sidang tanda pengesahan.
“Peraturan tatib MPR yang baru tadi sudah disampaikan dari delapan menjadi 10. Kira-kira itu intinya saudara-saudara. Dan yang kedua tadi sudah kami jelaskan,” pungkasnya.
(POL/DC)
