Jakarta, POL | Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, berbagai persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan penyalahgunaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akan dibenahi dalam waktu satu bulan sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat yang berlangsung hampir empat jam itu membahas dua agenda utama, yakni evaluasi program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG, red.),” kata Zulhas.
Menurutnya, pemerintah telah memetakan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG. Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Presiden untuk menentukan langkah perbaikan program.
“Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan (kepada) Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih, mendalami satu bulan dari hari ini,” ujarnya.
Zulhas menyebut sejumlah persoalan yang ditemukan antara lain dugaan penyalahgunaan, banyaknya titik penerima manfaat yang belum memiliki dapur SPPG, hingga dapur yang sudah dibangun tetapi belum beroperasi.
“Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,” ungkap Zulhas.
SPPG merupakan unit yang bertugas mengelola dapur MBG sekaligus mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kembali kecukupan anggaran MBG sebesar Rp15.000 per penerima.
Saat ini, biaya bahan baku makanan ditetapkan Rp8.000 untuk siswa PAUD hingga kelas III SD dan Rp10.000 bagi siswa kelas IV SD hingga SMA. Di luar itu terdapat biaya operasional Rp3.000 dan biaya fasilitas Rp2.000 untuk setiap porsi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung secara menyeluruh sebelum diputuskan.
“Beliau (Presiden, red.) mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,” ujar Agustina. (Ant)
