Jakarta, perjuanganonline | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kode suap yang digunakan dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN perubahan tahun anggaran 2016.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, kode ‘satu ton’ digunakan untuk menyamarkan tindak pidana suap terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
“Sandi yang digunakan mengacu pada nilai uang Rp 1 miliar adalah ‘satu ton’,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).
Taufik sendiri dalam kasus ini diduga menerima uang suap sebesar Rp 3,65 miliar. Uang tersebut merupakan komitmen fee 5 persen atas DAK Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.
Taufik menerima uang suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Yahya sendiri sudah dijerat lembaga antirasuah bersama delapan orang lainnya.
Atas perbuatannya tersebut, Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(P03/LP)
