Jakarta, POL | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mendukung penuh program Pemerintah Pusat guna menuntaskan kemiskinan ekstrem.
Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 di Ruang Heritage, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (5/8/2024).
“Sumatera Utara siap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini sukses,” ujar Fatoni.
Fatoni mengatakan saat ini kemiskinan di Provinsi Sumut mengalami penurunan dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat sebesar 9,03% pada tahun 2024.
Jumlah penduduk miskin Provinsi Sumut bulan Maret 2024 tercatat sebesar 1.228.000 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.240.000 jiwa. Sementara Provinsi Sumut mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,78 % pada Maret tahun 2023 atau lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41%.
Angka kemiskinan ekstrem Sumut, juga lebih baik daripada capaian nasional yang tercatat sebesar 1,12%. Jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Sumut tahun 2023 adalah sebesar 118.420 jiwa atau lebih rendah dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 212.810 jiwa. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 19.615 orang sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Sumut sebanyak 951.467 orang.
Saat ini Pemprov Sumut memiliki berbagai inovasi melalui program unggulan guna menghapus kemiskinan ekstrem, di antaranya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO), Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin, Bus Kesehatan Bergerak, Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) dan bantuan Sarana Produksi (Saprodi) pertanian.
Pemprov Sumut mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memperkuat sinergi kebijakan yang lebih baik antara pusat dan daerah sehingga kebijakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih harmonis, komprehensif dan terhindar dari tumpang tindih. Selain itu, diharapkan juga dukungan dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
“Kita juga sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap akselerasi verifikasi validasi Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara,” kata Fatoni.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Kemenko PMK, kepala dinas terkait, dan perwakilan dari berbagai lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu kemiskinan. Rapat tersebut mendiskusikan mengenai berbagai tantangan dan solusi inovatif untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam rapat ini, berbagai program dan kebijakan strategis dibahas, termasuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Para peserta rapat juga sepakat untuk memperkuat data dan sistem informasi kemiskinan agar penanganan dapat lebih tepat sasaran.
Rapat koordinasi regional ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Diharapkan, dengan adanya koordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat tercapai. (ALD)
