Jakarta, POL | Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menangkap, potensi bancakan dari program kartu sakti Calon Petahana Joko Widodo. Diketahui, bila terpilih kembali pria karib disapa Jokowi itu akan menerbitkan tiga kartu tambahan sebagai pelengkap kartu sebelumnya.
“Ya (bancakan) itu yang kami ingin tak terjadi,” kata Dahnil menjawab pertanyaan awak media soal potensi bancakan kartu sakti seperti terjadi pada program kartu KTP-elektronik, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Selain bancakan, Dahnil melihat ada peluang ketidakseragaman data dimiliki antara sistem di kartu dengan data dimiliki, seperti oleh Badan Pusat Statistik. Karenanya, kuat dugaan Dahnil akan muncul mafia rente bermain dalam program kartu Jokowi ini.
“Mereka (akan) punya data-data masing-masing. Kemudian mereka menggunakan data-data masing-masing untuk kebijakan. Jadi di situ ada potensi rente di situ,” kritis Dahnil.
Paling utama, lanjut eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, munculnya sederet kartu Jokowi adalah pemborosan uang negara. Padahal, negara sudah cukup tekor dengan gelontoran dana KTP-el yang digadang memiliki teknologi termutakhir untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
“Kartu-kartu itu kan pemborosan. Kita sudah punya KTP elektronik, yang biayanya begitu banyak, sampai dikorupsi lagi. Lalu mengapa kita tak memanfaatkannya? Kami akan memanfaatkan, dengan sistem nasional terintegrasi, jadi nanti cukup satu kartu, KTP-el itu saja,” tutup Dahnil.
Diketahui, lewat kampanyenya, Capres Petahana Jokowi merilis tiga kartu anyar. Seperti kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.
Tiga kartu tersebut menjadi jualan Jokowi, persis seperti kampanyenya di Pilpres 2014. Saat itu ada tiga program kartu dirilis, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno meyakinkan tiga ‘kartu sakti’ Jokowi tidak akan mengganggu APBN negara. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi. Menurut Hendrawan, program kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.
“Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR,” kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2).
Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan masuk ke APBN.
“Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR,” ungkapnya.(Mer)
