• Redaksi
  • Hubungi Kami
Senin, 27 Oktober 2025
perjuanganonline.com
  • Home
  • Nasional
  • Politik
  • Kota
  • Hukum&Kriminal
  • Daerah
  • Internasional
  • Kasak-kusuk
  • Olahraga
  • Otomatif
  • Ragam
    • Advertorial
  • Video
  • Foto
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Politik
  • Kota
  • Hukum&Kriminal
  • Daerah
  • Internasional
  • Kasak-kusuk
  • Olahraga
  • Otomatif
  • Ragam
    • Advertorial
  • Video
  • Foto
No Result
View All Result
perjuanganonline.com
No Result
View All Result
Home Nasional

Ketum Muhammadiyah Dorong Rekonsiliasi Sosial Politik Pascapilpres

Editor: Suganda
Jumat, 3 Mei 2019
Kanal: Nasional

Editor:Suganda

Jumat, 3 Mei 2019
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegram

Malang, POL |  – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai perlunya rekonsiliasi sosial dan politik pascapemilu. Warga Muhammadiyah diharapkan bisa menciptakan suasana yang damai serta kembali menjalani kehidupan yang produktif.

“Perlunya rekonsiliasi sosial dan politik. Warga Muhammadiyah harus uswah hasanah menyikapi hasil pemilu,” kata Haedar kepada wartawan setelah mengisi tablig akbar menjelang Ramadan di Masjid Ar-Fachruddin kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jalan Landungsari, Kota Malang, Kamis (2/5/2019).

Haedar menjabarkan, rekonsiliasi sosial yang dimaksud ialah masyarakat bisa kembali guyub rukun karena merupakan cerminan budaya bangsa Indonesia.

“Jangan sampai pemilu yang sudah membelah pilihan masyarakat terus berkelanjutan membelah umat dan bangsa Indonesia. Maka itu kita imbau perlu ada rekonsiliasi secara sosial demi mengembalikan masyarakat yang guyub rukun pascapemilu,” ujar Haedar.

Sementara itu, rekonsiliasi politik, kata Haedar, diwujudkan dengan masing-masing kandidat yang maju dalam pilpres kemarin bisa menerima realitas yang ada.

“Bagi yang menang jangan jemawa, tapi juga yang kalah jangan marah dan kemudian tidak menerima realitas. Jadi satu sama lain harus melakukan rekonsiliasi politik selain rekonsiliasi sosial,” sambung Haedar.

Menurut dia, Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan dan sikap resmi setelah berlangsungnya pemilu serentak pada 17 April lalu.

Poin pertama yang diserukan adalah masing-masing pihak menunggu pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU, yang bakal digelar 22 Mei mendatang.

“Dan nantinya bisa menerima hasil sebagai keputusan konstitusional. Poin kedua, bila ada perbedaan, perselisihan dan apa yang dianggap kesalahan mungkin juga kecurangan, selesaikan secara konstitusional, yakni dibawa ke Bawaslu atau MK (Mahkamah Konstitusi),” tegas Haedar. (POL/W)

Berikan Komentar:
Print Friendly, PDF & Email
Tags: dorong rekonsiliasi
Berita sebelumnya

Penggeledahan KPK Melebar ke Rumah Enggar

Berita selanjutnya

Eldin: Hardiknas Momentum Tingkatkan Mutu Pendidikan

TERBARU

Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe saat memberikan sambutan di acara Pengenalan Jurnalistik Bagi Stakeholder disenggarakan PWI Tabagsel. (IST)

Wali Kota Buka Acara Pengenalan Jurnalistik Bagi Stakeholder Oleh PWI Tabagsel

Minggu, 26 Oktober 2025

Sinergitas Kendalikan Inflasi, Pengawal Merah Putih Sebar 356 Kg Cabai Merah di 5 Kecamatan Kota Medan

Minggu, 26 Oktober 2025

Endang Syah Afandin Terima Anugerah Tun Fatimah pada Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam

Minggu, 26 Oktober 2025
  • Hubungi Kami
  • Redaksi
  • Sitemap
  • Pedoman Cyber
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Tentang Kami

© Copyright 2020 PERJUANGANONLINE.COM - Mengedepankan Amanah Rakyat All Right Reserverd

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Politik
  • Kota
  • Hukum&Kriminal
  • Daerah
  • Internasional
  • Kasak-kusuk
  • Olahraga
  • Otomatif
  • Ragam
    • Advertorial
  • Video
  • Foto

© Copyright 2020 PERJUANGANONLINE.COM - Mengedepankan Amanah Rakyat All Right Reserverd