Jakarta, POL | Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dijadwalkan akan melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ketahanan pangan dan aksi ekonomi untuk rakyat di Pondok Pesantren Mifatul Huda, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2). Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun dijadwalkan akan mendampingi Presiden.
Darmin yang turut menanti kedatangan Jokowi, berkesempatan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait program KUR yang telah dijalankan sepanjang masa pemerintahan Jokowi.
Satu hal menarik yang dilakukan Darmin dalam sambutannya adalah bermain tebak-tebakan dengan masyarakat yang hadir. Pertanyaan tebak-tebakan yang dilakukan Darmin terkait realisasi penyaluran KUR pada tahun 2018.
“Tebak-tebakan. Berapa nilai KUR yang sudah disalurkan. Nggak apa-apa salah,” ungkapnya.
Jawaban yang diberikan masyarakat pun beragam. Ada pula masyarakat yang mengira angka realisasi KUR sebesar Rp 6 triliun. “Berapa Rp 6 triliun?,” timpal Darmin.
Karena belum ada jawaban yang benar, Darmin pun kemudian memberikan ‘kunci jawaban’ yang benar kepada masyarakat. “Tahun lalu kita salurkan Rp 120 triliun. Tahun ini, kita siap salurkan Rp 140 triliun,” kata Darmin.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini pun mengatakan bahwa sebelumnya KUR tidak disalurkan dalam jumlah yang besar. “Sudah lama dari 10 tahun lalu, dulu namanya KUT, Kredit Usaha Tani. Tapi nggak pernah banyak jumlahnya. Seluruh Indonesia, Rp 3 triliun, paling banyak Rp 5 triliun,” jelas dia.
“Sejak 2015 Pak Jokowi minta dirancang ulang, disusun ulang jadi KUR, tidak tanggung-tanggung, presiden minta harus meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Bunga juga harus jauh lebih murah. Dulu bisa 18 Persen. Pak Joko Widodo mulai tahun 2015 dengan bunga 12 persen, dua tahun kemudian minta turun jadi 9 persen. Tahun lalu, diturunkan lagi bunga menjadi 7 persen,” imbuhnya.
Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Joko Widodo dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, terutama di level usaha kecil.
“Republik kita ini belum pernah menggagas (penyaluran KUR) besar-besaran dengan biaya yang murah seperti yang terjadi sejak 2015,” tandasnya.(Bis/P03)
