Jakarta, POL | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengeluhkan penurunan alokasi anggaran yang diterima dalam 5 tahun terakhir karena berada dalam Satuan Kerja (Satker) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Karena kondisi tersebut, ada kemungkinan LPSK akan menghentikan layanan.
Ketua LPSK Hasto Atmojo menyebut alokasi anggaran untuk tahun 2020 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Hasto mengatakan sejak tahun 2015 hingga 2018, anggaran LPSK berada di kisaran Rp 150 M hingga Rp 75 M, namun turun di 2019.
“Alokasi (anggaran) tahun 2020 merupakan anggaran terendah yang diterima oleh LPSK sepanjang 5 tahun terakhir. Sejak 2015 hingga 2018, anggaran LPSK berada di kisaran Rp 150 M hingga Rp 75 M. Turun di tahun 2019 menjadi Rp 65 M dengan rencana penambahan anggaran sebesar Rp 10 M,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo dalam diskusi di Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).
Menurut Hasto, rendahnya anggaran yang diterima LPSK ini tidak terlepas dari status LPSK sebagai Satker Kemensetneg. Untuk itu dia menegaskan sudah saatnya LPSK menjadi organisasi mandiri.
“LPSK ini mestinya sudah menjadi organisasi yang mandiri,” ujarnya.
Sekjen LPSK Noor Sidharta, yang juga hadir dalam diskusi, menjelaskan bahwa alokasi anggaran LPSK untuk tahun 2020 Rp 54 miliar. Dia menjelaskan, sebagian besar dari anggaran tersebut akan terserap untuk membayar gaji pegawai dan operasional kantor.
“Dari Rp 54 miliar tersebut, Rp 42 miliar di tahun 2020 itu sudah dikunci untuk membayar gaji pegawai dan operasional kantor. Seperti bayar listrik, bayar air, BBM, gaji, tunjangan. Kalau dari segi kami sebagai pegawai sih aman tapi kalau terlindung kami kan harus lebih mendapat layanan yang lebih prima dalam hal itu,” papar Noor. (POL/DC)
