Medan, POL | Membangun desa menata kota merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) saat ini. Untuk mewujudkannya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, namun dibutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
Untuk itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah mengharapkan TP PKK yang memiliki jaringan dan struktur organisasi hingga ke tingkat desa dapat menjadi mitra Pemprov Sumut dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
“Saat ini visi kita membangun desa menata kota. Dalam membangun desa banyak yang harus dikerjakan, salah satunya adalah agar ekonomi desa terbangun,” ujar Wagub saat membuka rapat koordinasi TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota dan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-48 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (5/3/2020).
Apalagi desa di Sumut memiliki banyak potensi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah. “Potensi-potensi ini yang harus kita bangkitkan. Kami harap PKK dapat membantu program Pemprov Sumut supaya ekonomi desa ini kita bangkitkan,” harap Musa Rajekshah.
Selain ekonomi desa, persoalan stunting juga perlu menjadi perhatian khusus. PKK juga diharapkan dapat berperan mengurangi stunting di Indonesia khususnya di Sumut dengan pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat. “Stunting juga harus jadi perhatian kita dengan cara penyuluhan kepada ibu-ibu,” kata Wagub.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi ketika membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Tri Suswati mengharapkan agar penggerakan peran serta masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Sebab selama ini peran serta masyarakat merupakan pendekatan yang menjadi ciri khas TP PKK.
“Penggerakan peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah prinsip dasar dari gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa. Berbagai kegiatan pembangunan apabila disertai dengan dukungan peran serta dan gotong royong masyarakat, maka hasil dan dampaknya akan mempunyai nilai tambah yang luar biasa,” katanya.
Mengenai stunting, kegiatan di posyandu harus diberi perhatian khusus sehingga posyandu menjadi titik temu masyarakat untuk saling berinteraksi. “Apalagi posyandu juga dapat dijadikan sebagai arena deteksi dini terhadap stunting yang saat ini menjadi program pemerintah,” sebutnya.
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah membacakan sejarah singkat PKK di Indonesia. Peringatan HKG PKK ke-48 tersebut ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi TP PKK Provinsi dengan kabupaten/kota. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut Aspan Sofian dan Ketua TP PKK se-Sumut. (POL/W)
