Medan, POL | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan 33 kabupaten/kota dan berbagai pihak lainnya, menggelar Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 524 titik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan laju inflasi yang tengah meningkat di daerah ini.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Hutagalung mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu menurunkan harga bahan pokok yang menjadi penyumbang utama inflasi.
“Gerakan pangan dan pasar murah sampai hari ini masih berlangsung. Dimulai sejak bulan Agustus. Selain gerakan itu, kita juga sudah menyiapkan startegi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam mengantisipasi laju pertumbuhan inflasi di Sumut,” ujar Poppy, usai Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan data, tingkat inflasi Sumut (yoy) pada September 2025 mencapai 5,32%, naik dari 4,42% pada Agustus 2025. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional, jauh di atas inflasi nasional sebesar 2,65%. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau, beras, dan daging ayam.
Pemprov Sumut juga meningkatkan pengawasan rantai distribusi dan menjaga pasokan, terutama untuk komoditas cabai merah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Sumut, Fitra Kurnia, menjelaskan bahwa jalur distribusi komoditas dari petani hingga ke konsumen masih cukup panjang, sehingga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga di pasaran.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan kolaborasi Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, serta TNI dan Polri dalam upaya melaksanakan gerakan pangan dan pasar murah terus dilakukan.
Bulog, katanya, mempunyai dua program utama guna menstabilkan harga pangan di pasar. Pertama adalah memberikan bantuan pangan. Jumlah penerima bantuan pangan ini mengalami kenaikan, dari 832.772 keluarga penerima bantuan menjadi 844.696 keluarga penerima bantuan.
“Bantuan pangan ini akan dilaksanakan di seluruh 33 kabupaten/kota. Pasokan beras Bulog sudah siap dan berada di 18 titik gudang Bulog,” katanya.
Program kedua adalah penyaluran beras SPHP. Penyaluran beras SPHP pada tahun ini mencapai 89.861 ton. Saat ini, yang sudah tersalur 30,4% atau 27.500 ton.
Menurutnya gerakan pangan dan pasar murah ini merupakan salah satu wadah penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota yang di dalamnya turut andil Dinas Perindustrian dan Perdangan ESDM, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, serta TNI/Polri. (Isvan)
