Medan, POL | Sejumlah warga mendatangi kediaman pribadi Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis di Jalan Karya Tani, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Jumat (5/6/2020).
Kedatangan warga tersebut untuk mengadu serta menyampaikan keluh kesah karena tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah di tengah pandemi virus corona atau covid-19.
“Tujuan kami mau mengadu karena selama ini di kecamatan nama kita gak ada terdaftar sebagai penerima bantuan,” ujar Hariyono, warga Jalan Karya Bakti, di kediaman Afri Rizki Lubis.
Ia mengatakan sudah ada 4 jenis bantuan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat mulai dari uang tunai, dan sembako.
“Ada 4 tahap bantuan, dari Pemko Medan, bansos, dari BST (Bantuan Sosial Tunai) berupa uang tunai sama sekali gak dapat. Kami orang dizalimi,” urainya.
“Sudah lapor ke Kecamatan diarahkan ke Kepling, tapi tidak ada juga. Makanya kami datang ke anggota dewan mau mengadu, tidak ada lagi tempat kami mengadu,” tutur pria yang berprofesi sebagai jukir ini.
Hariyono sendiri ditemani rekan-rekannya yang juga tidak mendapat bantuan seperti Arman warga Jalan Eka Bakti, Kelurahan Gedung Johor. Basaruddin warga Jalan Karya Jaya Gang Karya Bersama, Pangkalan Mansyur dan Irfansyah warga Jalan Karya Sentosa, Pangkalan Mansyur.
“Kami kerja serabutan, tapi gak dapat bantuan, ” timpal Arman.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis, menyayangkan masih adanya warga yang kesulitan secara ekonomi tidak mendapat bantuan dari Pemko Medan.
“Setelah terima pengaduan warga saya mengecek langsung ke lapangan, bertemu masyarakat di Jalan Karya Sari, Kelurahan Pangkalan Mansyur. Di sana kita juga temui banyak warga yang tidak terdata sebagai penerima bantuan sembako Pemko Medan,” ungkapnya.
Ketua Komisi III ini menyebut selama ini Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution kerap melakukan kunjungan kemasyarakat untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
“Kenyataannya masih banyak yang belum dapat, kita minta pak Plt Wali Kota melakukan evaluasi kinerja jajaran di bawahnya. Harusnya pihak kecamatan pro aktif menyisir masyarakat yang belum menerima bantuan,” tuturnya. (POL)
