Medan, POL | Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan, penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui koordinasi menyeluruh antar-stakeholder, mulai dari TNI, Polri, BPBD, hingga sektor kesehatan.
Penegasan itu disampaikan Rico Waas usai mengikuti Apel Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang digelar Polrestabes Medan, Rabu (5/11/2025) di Lapangan Benteng Medan.
Ia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan apel tersebut yang dinilainya sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Saat meninjau peralatan tanggap bencana yang dijajarkan di sisi kiri, kanan, dan tengah lapangan, Rico Waas juga menyampaikan kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, mengenai kesiapan peralatan dan personel yang dimiliki Pemko Medan. Ia menjelaskan, seluruh perlengkapan dan sumber daya tersebut dapat digunakan secara bersama-sama apabila terjadi bencana.
“Ini bentuk nyata dari komitmen bersama dalam menghadapi situasi darurat,” tandasnya.
Sebelumnya, bertindak sebagai pemimpin apel, Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Simanjuntak membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebutkan, apel ini bertujuan untuk membangun kesadaran, kesiapsiagaan, serta kemampuan dalam menghadapi keadaan darurat.
Dalam apel yang diikuti antara lain oleh personel TNI-Polri, BPBD, Dishub, Satpol PP, dan Pramuka itu, Calvijn memaparkan bahwa berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia, terdiri atas 1.289 kejadian banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, serta 4 erupsi gunung berapi.
“Dampak bencana alam tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam menghadapi tantangan tersebut, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Karena itu, diperlukan kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI, maupun BMKG.
“Melalui sinergisitas dan kolaborasi yang terintegrasi, kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana, baik berupa korban jiwa, kerugian harta benda, maupun gangguan terhadap stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional,” jelasnya. (ISV)
