Medan, POL | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara meminta DPRD setempat agar mengurangi anggaran pembangunan jalan untuk tahun 2023
“Anggaran pembangunan jalan yang direncanakan oleh Pemprov Sumut pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp1.5 triliun lebih,” kata Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli, Jumat (15/7/2022).
Jika pembangunan tersebut terealisasi di tengah keterbatasan anggaran Pemprov Sumut, menurut dia bisa mengakibatkan sejumlah program seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan.
Ia memaparkan, setiap OPD sudah punya program pembangunan masing-masing yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, baik dari sisi sosial, pendidikan, kesehatan, pembinaan pemuda, UMKM maupun olahraga dan lain-lain.
Mantan anggota DPRD Sumut ini memperkirakan porsi anggaran pembangunan fisik maupun non fisik tergolong kecil dalam APBD Sumut setiap tahun anggaran. Jika mengacu pada jumlah APBD Sumut tahun 2022 sebesar Rp 12 triliun lebih, namun yang bisa dipakai untuk sektor pembangunan hanya sekitar Rp3 triliun lebih.
Nezar mengasumsikan dengan anggaran pembangunan sebesar Rp3 triliun jika mengacu pada tahun 2022 dan dipakai sebesar Rp1.5 triliun untuk pembangunan jalan tentunya akan membuat program sejumlah 35 OPD lainnya terpaksa dipangkas.
Diakuinya, pembangunan sarana jalan di Sumut memang salah satu yang perlu direalisasikan, tapi bukan berarti harus memangkas anggaran yang seharusnya dialokasikan kepada masing-masing OPD lainnya. Sebab, lanjut dia setiap OPD tentunya sudah punya program yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Jadi tidak bisa asal dipangkas demi ngotot untuk pembangunan jalan ,” ucapnya.
Karena itu Nezar mengingatkan DPRD Sumut agar lebih cermat dalam membahas Rancangan APBD tahun 2023.
Ketidakcermatan legislatif dalam merancang anggaran akan berakibat banyak program terbengkalai dan dikhawatirkan menimbulkan masalah baru.
Apalagi, sebut Nezar ditahun 2023 APBD Pemprov Sumut harus menopang sejumlah anggaran besar untuk mendanai berbagai agenda antara lain persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 20024 dimana provinsi ini akan menjadi tuan rumah bersama Aceh, serta Pemilu 2024.
“Jika sebagian besar habis terserap untuk pembangunan jalan bagaimana sejumlah agenda besar tersebut bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan akan mengalokasikan sebesar Rp 2,7 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 450 KM tersebar di 33 kabupaten/kota.
Perbaikan tersebut akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun, dengan menggunakan APBD Provinsi Sumut model tahun jamak (multiyears). Pembayaran pertama dilakukan akhir 2022 sebesar Rp 509 miliar, akhir 2023 Rp1,5 triliun dan akhir 2024 Rp 700 miliar.
Perbaikan jalan sudah dimulai sejak Senin (27/6), ditandai dengan kehadiran Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat pelaksanaan perbaikan jalan di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang
Terkait kegiatan tersebut PSI Sumut juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun melakukan pengawasan dan menginvestigasi, mulai dari proses tender hingga pengerjaannya.
Apalagi, PSI juga “mengendus” ada aturan dan payung hukum yang terkesan diabaikan dalam proses pembangunan menggunakan uang rakyat berjumlah triliunan itu. (POL/isvan)
