Medan, SPOL | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan perbankan terus menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tujuannya untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan inklusi keuangan di daerah ini.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut Naslindio Sirait mengungkapkan, bahwa hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumut telah mencapai Rp13,4 triliun, dengan total 327.678 debitur. Capaian ini mendekati target Pemprov Sumut tahun 2025 sebesar Rp15 triliun.
Naslindio menyampaikan hal tersebut pada Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (19/11/2025).
Pemprov Sumut, ujarnya, tidak hanya mendorong akses permodalan, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari legalitas usaha, peningkatan produktivitas, sarana dan prasarana, hingga kemampuan manajerial. Melalui program business matching, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan untuk mempercepat penilaian kelayakan UMKM.
“Kita ada program Business Matching, yakni membuat pertemuan pelaku usaha dengan perbankan, sehingga mereka bisa melihat UMKM yang potensial. Pemprov juga membantu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, sampai penataan manajemen pembukuan agar lebih tertib,” jelasnya.
Sektor perdagangan menjadi penyerap KUR terbesar dengan realisasi Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan sebesar Rp389 miliar. Naslindio berharap KUR dapat semakin mendorong hilirisasi produk lokal, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Sumut.
“Misalnya hasil pertanian jagung diolah menjadi jagung pipil hingga menjadi pakan. Beras, diolah hingga menjadi tepung beras. Cabai diolah menjadi cabai kering hingga saos cabai. Begitu juga dengan tomat yang bisa diolah menjadi saus tomat. Sehingga industri pengolahan juga ikut meningkat,” katanya.
Dari 33 kabupaten/kota, penyaluran KUR tertinggi berada di Kabupaten Deliserdang sebesar Rp1,6 triliun, Kota Medan Rp1,4 triliun, Kabupaten Simalungun Rp1 triliun dan Kabupaten Langkat Rp900 miliar. Sementara daerah dengan penyaluran terendah adalah Nias Barat Rp18 miliar, Gunungsitoli Rp27 miliar. Penyaluran KUR di Sumut didominasi oleh BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut.
Naslindio juga menyebutkan bahwa tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) UMKM tercatat hanya 2,5%, jauh lebih rendah dibandingkan NPL sektor konstruksi yang mencapai 7%. “Artinya UMKM masih bisa dipercaya,” katanya. (Isvan)
