Medan, POL | Pemko Medan terus berupaya memperbaiki kualitas dan penyelenggaraan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB). Perbaikan ini dilakukan guna menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat terhadap program tersebut sehingga menjadi lebih baik lagi.
Demikian Nota Jawaban Wali Kota Medan Bobby Nasution atas Pemandangan Umum DPRD Kota Medan tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait langkah – langkah yang telah direncanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan yang dilakukan Pemko Medan di Gedung DPRD, Selasa (10/10/2023).
“Kemudian meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit rujukan melalui perwujudan perilaku pelayanan yang bersifat melayani maupun peningkatan kualitas SDM, khususnya tenaga medis, termasuk prasarana dan sarana pendukung pelayanan kesehatan yang diperlukan seperti alkes, ” kata Aulia Rachman membacakan Nota Jawaban Wali Kota tersebut.
Kemudian, menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Gerindra terkait langkah dan strategi meningkatkan capaian realisasi PAD, bilang Aulia Rachman, dilaksanakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia, sosialisasi, pengawasan.
“Lalu, kolaborasi dengan stakeholder untuk penagihan tunggakan dan penegakan peraturan daerah termasuk melaksanakan validasi dan updating data objek pajak, operasi sisir objek pajak, peningkatan integritas dan penerapan digitalisasi administrasi perpajakan /retribusi daerah. Di samping optimalisasi penggunaan atau pemanfaatan aset melalui kerjasama pihak ke tiga, ” imbuhnya.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PAN tentang perlunya alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan bagi angkatan kerja, termasuk lebih meningkatkan informasi lapangan kerja, Aulia menjelaskan, pada prinsipnya Pemko Medan memiliki pandangan yang sama sehingga skala prioritas penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dalam R-APBD Tahun 2024.
“Pada dasarnya lebih ditekankan kepada program peningkatan keterampilan angkatan kerja, sekaligus kerja sama penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dengan perusahaan-perusahaan, ” terangnya di hadapan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, wakil ketua dan anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan dan camat se-Kota Medan. (POL/ISV)
Perangkat Daerah Pemko Medan Bersinergi dengan BPS Perkuat Data Sektoral
Medan, POL | Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman meminta perangkat daerah bersiap menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) guna bersinergi dalam penguatan data sektoral di lingkungan Pemko.
Hal ini disampaikan Sekda Wiriya Alrahman melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane saat membuka Sosialisasi Indikator Makro Kota Medan Terkini dan Kick off Program Kemudahan Layanan dan Informasi Kegiatan Statistik (Klinik), Selasa (10/10/2023) di Hotel Aryaduta.
Arrahman menyampaikan, kedatangan petugas BPS Medan ke perangkat daerah untuk memberikan asistensi dan pendampingan dalam penguatan data sektoral ini program baru BPS Medan.
“Kegiatan Klinik dilaksanakan dalam rentang Oktober ini. Jadi diharapkan perangkat daerah bersiap menerima kedatangan BPS dan bersinergi dalam penguatan data,” sebutnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri Kepala BPS Enny Nuryani, Kabid Statistik dan Informasi Publik Dinas Kominfo Rizka Firdahlia, serta segenap perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan itu, menyampaikan pesan Sekda tentang perlu penguatan data sektoral di lingkungan Pemko Medan guna mewujudkan digitalisasi data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan yang valid dan lengkap.
“Data yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terlebih yang digunakan dalam LPPD, haruslah valid dan lengkap,” ucapnya.
Arrahman juga menyampaikan harapan Sekda agar kolaborasi antara Bappeda, Dinas Kominfo, dan BPS dalam Forum Satu Data Indonesia Kota Medan semakin kuat dan menjamin kualitas data menuju proses pembangunan kota yang semakin terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Kepala BPS Enny Nuryani menyebutkan, kegiatan ini kolaboasi antara Bappeda sebagai Perencana Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data, dan BPS sebagai Pembina Data, serta perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan sebagai produsen data.
Dia mengatakan. mewujudkan Satu Data Kota Medan dimulai dari data yang digunakan dalam LPPD Kota Medan yang dikumpulkan Bappeda setiap tahun.
“Nantinya, Dinas Kominfo memfasilitasi dengan menyediakan portal Satu Data Kota Medan. Produsen data dapat menginput data melalui portal tersebut,” ungkapnya seraya menambahkan, melalui Program Klinik BPS akan mendampingi perangkat daerah.
Kegiatan yang diisi dengan diskusi panel dengan narasumber Kadis Kominfo Medan Arrahmaan Pane dan Statistisi Ahli Madya BPS Kota Medan Aan Willyana. Dari diskusi itu terungkap, dalam Program Klinik ini BPS Kota Medan mendampingi perangkat daerah melengkapi metadata dari setiap data yang akan diinput melalui platform Medan Satu Data. Sedangkan goals program ini antara lain portal Medan Satu Data ter-update, LPPD 2024 terdigitalisasi, dan terwujudnya penguatan data sektoral. (POL/ISV)
