Medan, POL | Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan kritisi kinerja 6 OPD dalam rangkaian LPj ( Laporan Pertanggungjawaban) Walikota Medan TA 2020.
Sidang Paripurna guna mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Medan dipimpin Ketua Hasyim SE didampingi para wakil ketua, Senin (14/6/2021) dan dihadiri Sekda Medan Ir Wiriya Alrahman.
Dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan sekretaris fraksi Parlindungan Sipahutar, SH mengkritisi kinerja Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas PKP2R serta Dinas Kesehatan.
Fraksi Demokrat secara umum memaklumi penurunan pendapatan daerah akibat krisis kesehatan yang membuat perekonomian melambat ditengah pandemi Covid-19.
Bila dibandingkan dengan tahun lalu menurun 33,33 persen dimana dari target pendapatan daerah Rp4,757 triliun dan terealisir Rp4,1 Triliun atau sekitar 86,63 persen.
Namun di sisi lain Parlindungan menilai di tengah menurunnya pendapatan daerah sebenarnya kontribusi dari pasar tradisional yang dikelola PD Pasar sangat memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam pemandangan umumnya Fraksi Partai Demokrat mengkritisi 6 dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PKP2R dan Dinas Sosial.
Misalnya, untuk Dinas Pendidikan dengan realisasi belanja Rp822 miliar menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada lagi persoalan terkait sumber daya didik di Kota Medan namun persoalan kualitas pendidikan dengan sistem belajar Daring sangatlah menurun.
Dalam kaitan ini, Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Medan.
Menyangkut Dinas PU dengan realisasi belanja Rp163 miliar dipertanyakan berapa persen ruas jalan yang diaspal dan dibeton juga berapa persen drainase/gorong gorong dibangun atau diperbaiki.
Dinas PKP2R dengan realisasi anggaran Rp124 miliar dipertanyakan program lingkungan sehat perumahan berkaitan dengan pembuatan septi tank dan pemasangan pipa air bersih.
Sedang Dinas Perhubungan dengan realisasi anggaran Rp88 miliar masih belum mampu mengatasi kemacetan arus lalulintas sehingga perlu dipertanyakan langkah yang sudah dilakukan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas.
Menyangkut Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan anggaran Rp553 miliar namun dinilai belummampu mengatasi permasalahan kebersihan bahkan dari segi pendapatan daerah hanya mampu menarik retribusi kebersihan Rp22 miliar yang dinilai tidak signifikan.
Di bidang pelayanan Dinas Sosial disoroti bahwa anggaran Rp13 miliar masih didominasi gaji pegawai sedang anggaran untuk fakir miskin sangatlah minim.
Di sektor kesehatan dipertanyakan upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan bersama Puskesmas dalam menanggulangi stunting,demam berdarah dan penyakit menular lainnya.
Sidang Paripurna yang diikuti secara virtual oleh sebagian besar anggota dewan dan pimpinan OPD ini akan dilanjutkan 21 Juni guna mendengar nota jawaban walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Medan. (POL/isvan)
